PNS Masih Jadi Primadona Pencari Kerja

Setelah sekian lama dimoratorium, peluang untuk menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) di beberapa daerah di negara ini kembali dibuka. Sontak lowongan kerja ini langsung diserbu para pelamar. Sejak pendaftaran dibuka, situs pendaftaran terpadu yang disediakan Badan Kepegawaian Negara (BKN), yaitu sscn.bkn.go.id langsung diserbu pelamar. Hingga pendaftaran ditutup, akun pelamar seleksi calon pegawai negeri sipil (CPNS) di portal SSCN mencapai 4.410.228 orang. Padahal negara hanya membuka formasi sekitar 283.015, yang tersebar di pusat maupun di daerah. Di Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) saja, tercatat 2.435 orang dinyatakan lulus seleksi administrasi untuk memperebutkan 238 formasi CPNS yang tersedia. Yang menjadi pertanyaan, kenapa menjadi PNS masih menjadi primadona dan diburu oleh para pencari kerja hingga saat ini?.

Menurut Yogi Suprayogi, Pengamat Reformasi Birokrasi dari FISIP UNPAD, bahwa urusan finansial merupakan alasan utama masyarakat untuk selalu melirik lowongan CPNS. Pekerjaan sebagai PNS memberikan kepastian kesejahteraan. Tunjangan kinerja jabatan PNS bisa mencapai belasan juta. Tunjangan kinerja diberikan berdasarkan jabatan. Namun nominalnya berdasarkan absensi elektronik atau kehadiran, kinerja atau capaian kerja, dan disiplin pegawai. Belum lagi, PNS akan mendapatkan fasilitas jabatan dan asuransi hari tua ketika pensiun.

Selain gaji, karir Aparatur Sipil Negara (ASN) ini juga jelas. Berbeda dari swasta, para abdi negara itu tak mudah dipecat kecuali dia melakukan tindakan kriminal. Tak peduli seperti apa performa PNS, dia akan sulit dipecat. Begitupun negara yang mungkin akan sulit mengalami kebangkrutan. Apalagi ketika menjadi pejabat, kata Yogi, PNS bisa memiliki kuasa, dan bisa menekan orang lain dengan jabatannya. Hal ini yang tak terbeli meski kadang pekerja swasta memiliki penghasilan lebih besar.

Di sisi lain, masyarakat berbondong-bondong melamar sebagai abdi negara juga tak lepas dari lapangan kerja yang sempit. Tahun ini, pertumbuhan ekonomi Indonesia menurut Badan Pusat Statistik (BPS) hanya 5,27 persen, sehingga tak banyak lapangan kerja baru yang tercipta. Hal itu membuat rasio antara pelamar dengan formasinya selalu tinggi. Satu lowongan bisa diperebutkan lebih dari ratusan orang.

Padahal menurut Yogi, menjadi abdi negara tak harus menjadi CPNS. Ada Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang hingga saat ini, kata Yogi, tidak disosialisasikan dengan baik oleh Kemenpan RB. Saran dia, ada baiknya pemerintah memberikan sosialisasi yang cukup mengenai PPPK. Agar PPPK bisa menjadi salah satu solusi terkait ketertarikan masyarakat untuk menjadi abdi negara, sehingga masyarakat tidak lagi berbondong-bondong ikut CPNS. **

KOMENTAR

Komentar

You May Also Like

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

MEMBIDIK REALITAS TERSERAK
Taliwang, KOBAR - Setelah diporak poranda gempa bumi, yang mengakibatkan adanya korban yang meninggal dunia, dan…