Meski Punya Hak Pilih, PNS Haram Terlibat Politik Praktis

Karena memiliki hak pilih, seyogyanya setiap Aparatur Sipil Negara (ASN) atau Pegawai Negeri Sipil (PNS) pasti memiliki pilihan pasangan calon yang didukung, tetapi Negara meminta agar para PNS menjaga netralitasnya sebagai aparatur sipil negara, guna menjaga keberlangsungan pelayanan kepada masyarakat dan memastikan tidak terjadinya penyalahgunaan jabatan untuk kepentingan politik. Ancaman hukuman bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) atau Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang terlibat politik praktis selama proses pemilihan kepala daerah (Pilkada), Tidak main-main. Sesuai aturan kepegawaian, sanksi sedang, berupa penundaan gaji berkala selama satu tahun, penundaan kenaikan pangkat satu tahun dan yang paling berat adalah penurunan pangkat satu tingkat selama satu tahun. **

KOMENTAR

Komentar

You May Also Like

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

MEMBIDIK REALITAS TERSERAK
“Hadir Hanya Untuk Isi Absen Pagi dan Sore” Taliwang, KOBAR - Aparatur di lingkup Pemerintah Kabupaten…