PBRT Untuk Indonesia

Oleh : Hendra Perdana Surya, SIP *)

Dalam teori pemerintahan, salah satu model kepemimpinan yang paling relevan pada saat sekarang ini adalah sistem yang menerapkan kepemimpinan piramida. Pada model ini pemimpin mesti mengakomodir kebutuhan dan kepentingan grass root. Sementara di literatur lain model ini dikategorikan sebagai model bottom up di mana setiap kebijakan yang ditelurkan pemimpin lahir dari aspirasi masyarakat.

Model kepemimpinan seperti yang disebutkan itu akan menciptakan sistem pemerintahan yang merakyat. Pertumbuhan pembangunan yang dirumuskan, direncanakan dan dilaksanakan tidak akan berbenturan dengan kepentingan masyarakat karena setiap fase pembangunan dibasiskan pada suara rakyat.

Pembangunan berlandaskan aspirasi masyarakat inilah yang melatarbelakangi pemikiran Pemimpin Daerah Kabupaten Sumbawa Barat untuk menciptakan kerangka pembangunan (development mainframe) yang sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat Tana’ Pariri Lema Bariri. KH. Zulkifli Muhadli, SH., MM mencetuskan gagasan Pembangunan Berbasis Rukun Tetangga sebagai respon atas beraneka ragamnya kepentingan dan keinginan publik Sumbawa Barat terhadap dinamika pembangunan di daerahnya.

Partisipasi aktif masyarakat sangat dibutuhkan dalam setiap tahap pembangunan. Pada tahap perencanaan, kebutuhan akan peran serta masyarakat diwujudkan dalam penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang). Sebelum diadakan di tingkat lebih lanjut, Musrenbang mesti dilakukan di tingkat RT guna menjaring aspirasi masyarakat setempat berkaitan dengan penyelenggaraan pembangunan di lingkungannya.

Ketika pembangunan memasuki tahapan pelaksanaan, masyarakat masih memegang peran yang sangat signifikan. Baik sebagai subyek pembangunan, yang melaksanakan langsung pembangunan melalui program – program pembangunan yang diselenggarakan di lingkungan RT nya masing – masing. Maupun sebagai pengawas pembangunan yang dapat mengevaluasi langsung proses pembangunan yang sedang berjalan di lingkungan RT nya. Oleh karena itu masyarakat dan Ketua RT harus mengetahui teknis setiap kegiatan pembangunan yang akan maupun sedang berjalan di lingkungan masing – masing. Agar pembangunan yang berjalan sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat karena program pembangunan hanya bermuara pada pemenuhan kebutuhan dan kepentingan masyarakat.

Keberhasilan program Pembangunan Berbasis Rukun Tetangga bukan hanya meningkatkan pemberdayaan dan kesejahteraan masyarakat, tetapi juga melahirkan sambutan positif dari banyak pihak. Beberapa waktu yang lalu Bapak Bupati Zulkifli Muhadli mendapatkan penghargaan dari Yayasan Inovasi Pemerintah Daerah (YIPD) atas kegemilangan penyelenggaraan PBRT. Berkaitan dengan itu, beliau memperoleh kesempatan langka memaparkan keunggulan kebijakan – kebijakan pembangunannya kepada publik nasional melalui salah satu stasiun televisi berita terbesar Indonesia, Metro TV. Tidak cukup sampai di situ saja, model pembangunan yang berbasiskan komunitas terkecil dalam masyarakat ini bahkan mendapatkan apresiasi tinggi dari Pemerintah Jerman.

Sistem pembangunan yang bertumpu pada kapasitas dan kapabilitas masyarakat memiliki daya tahan yang kuat ketika tertimpa persoalan. Semua persoalan akan terjawab dengan peran serta aktif masyarakat di mana setiap mekanisme pembangunan dilalui dengan musyawarah warga yang menjunjung tinggi nilai kebersamaan dan keswadayaan. Di samping itu, sistem pembangunan seperti PBRT akan mampu menutup celah terjadi penyelewengan kekuasaan karena program – program pembangunan direncanakan, diselenggarakan sekaligus diawasi (dievaluasi) oleh masyarakat secara langsung.

“Dari hasil pengamatan kami, telah banyak daerah yang akan mencontoh Pembangunan Berbasis Rukun Tetangga yang telah berhasil diimplemtasikan di Kabupaten Sumbawa Barat,” ungkap Alit Merthayasa (Direktur YIPD) saat wawancara di Metro TV.

Berkat keberhasilannya, PBRT memang menjadi wacana baru yang sangat menarik untuk dikaji untuk kemudian diaplikasikan. Namun, yang sangat disayangkan, apa yang terjadi akhir – akhir ini tidak seperti harapan Direktur YIPD tersebut. PBRT tidak lagi menjadi bahan pengkajian pemerintah daerah lainnya, karena dalam perkembangan teraktual, PBRT akan diaplikasikan secara nasional. Fenomena yang jauh melebihi ekspektasi Alit Merthayasa ini merupakan suatu kebanggaan yang sangat besar bagi setiap warga masyarakat Kabupaten Sumbawa Barat.

Pemerintah berencana mencontoh model PBRT dalam menyalurkan Bantuan Langsung Tunai. Untuk waktu yang akan datang, BLT akan diserahkan kepada desa dan kelurahan. Dengan asumsi bahwa kepala desa lebih mengetahui keadaan masyarakatnya yang lebih pantas mendapatkan bantuan tersebut. Pemberian kewenangan lebih kepada pemerintahan yang jauh lebih kecil merupakan duplikasi PBRT yang menumpukan pembangunan  pada komunitas masyarakat terkecil (RT).

Diharapkan pola PBRT tidak hanya diterapkan pada program BLT saja tetapi pada program – program pembangunan nasional lainnya. Agar pembangunan bangsa dan negara ini memiliki pondasi kokoh ketika menghadapi berbagai macam krisis. Karena tumpuan pembangunan tidak lagi berada di dalam dekapan konglomerasi yang rentan akan terpaan krisis melainkan berada di tangan – tangan terampil warga masyarakatnya. Terbukti dalam pengaplikasian PBRT di Sumbawa Barat, Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat berhasil menggalakkan tingkat swadaya masyarakat dalam memberdayakan setiap potensi yang ada di lingkungannya untuk kesejahteraan warga masyarakat itu sendiri.

Heterogenitas bangsa kita memang memungkinkan penerapan pola PBRT untuk skala nasional, karena semakin majemuk komunitas maka semakin beraneka macam pula kebutuhannya. Pola pembangunan saat ini belum cukup mengakomodasi kemajemukan kebutuhan tersebut dilihat dari program – program pembangunan yang terkesan ‘pukul rata’ tanpa melihat kebutuhan nyata masyarakat setempat. Dengan diterapkannya pola PBRT maka pembangunan akan berjalan sesuai dengan kebutuhan masyarakat di mana program pembangunan diselenggarakan sehingga tidak ada lagi pembangunan yang tidak tepat sasaran. Karena dalam setiap fase pembangunan memiliki kadar akuntabilitas dan responsibilitas tinggi sebab yang menjalankan setiap fase tersebut adalah masyarakat. Yang berperan sebagai subyek sekaligus obyek pembangunan nasional Indonesia.

*Anggota Ikatan Alumni (IKA) Universitas Diponegoro

KOMENTAR

Komentar

You May Also Like

One thought on “PBRT Untuk Indonesia

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

MEMBIDIK REALITAS TERSERAK
Peribahasa mengatakan, “Induk burung tidak akan bisa memberi makan anaknya kalau ia tidak terbang dari…