Zulkarnain : Menabrak PP 56 Bukan Pelanggaran Pidana

Taliwang, KOBAR – Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) diminta serius untuk membantu meluluskan tenaga honorer kategori dua (K-II), apalagi sebagian besar diantara mereka adalah masyarakat lokal yang sangat berharap menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS).

“Saya sangat mendukung rencana pemerintah untuk menabrak Peraturan pemerintah (PP) 56 tahun 2012, agar seluruh K-II yang telah dinyatakan lulus bisa segera berproses penerbitan Nomor Induk Pegawai (NIP),“ ucap dosen Universitas Negeri Yogyakarta (UNY), Zulkarnain MPd.

Diingatkan Zulkarnain, menabrak PP 56 bukan sebuah tindakan pidana, sehingga tidak ada yang perlu dikhawatirkan, apalagi ada konsep kepentingan daerah serta masyarakat lebih luas. “Saran saya, pemerintah KSB menyerahkan seluruh berkas ke Badan Kepegawaian Nasional (BKN) dan meminta agar seluruh berkas itu untuk diproses, karena hanya itu solusi terbaik saat ini. Jika cara itu dilakukan tidak ada unsur pidananya,” lanjut pemuda asal Fajar Karya kecamatan Brang Ene itu.

Diakui Zulkarnain, posisi pemerintah saat ini sangat sulit, karena pasca ada pengumuman hasil verifikasi telah menambah kelompok perlawanan baru, jadi langkah yang bisa dilakukan saat ini adalah menarik kembali hasil verifikasi dan menetapkan seluruh yang mengembalikan berkas akan diproses. “Apakah BKN akan meluluskan semuanya atau akan melakukan verifikasi itu menjadi kewenangan BKN,” terangnya.

Upaya membantu meluluskan K-II juga harus ditunjukkan oleh anggota DPRD KSB, jadi bukan hanya menyerap aspirasi untuk disampaikan kepada eksekutif. Persoalan ini harus ada kesepahaman bersama antara eksekutif dengan legislatif dalam bentuk intervensi yang akan dilakukan, agar mereka yang telah dinyatakan lulus seleksi bisa diproses penerbitan NIP. “Dewan harus juga berbuat banyak dalam membantu K-II, bukan hanya menyerap aspirasi untuk disampaikan kepada eksekutif, apalagi sampai menghakimi eksekutif,” timpal Zulkarnain.

Zulkarnain yang sedang menyelesaikan studi doktor ilmu politik pendidikan itu mengingatkan, kesempatan menjadikan masyarakat Bumi Pariri Lema Bariri sebagai PNS hanya dengan jalur K-II, karena kompetisi seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) mendatang untuk formasi umum cukup ketat, apalagi menggunakan sistem Computer Assisted Test (CAT), sehingga kecil peluang bagi masyarakat KSB. (kimt)

KOMENTAR

Komentar

You May Also Like

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

MEMBIDIK REALITAS TERSERAK
Taliwang, KOBAR - Suryati selaku pelapor tentang indikasi penggunaan ijazah palsu yang dilakukan salah seorang anggota…