);

Wabup KSB: PNS Harus Netral, Jangan Ambil Resiko

Taliwang, KOBAR – Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebenarnya tidak perlu diingatkan untuk bersikap netral atau tidak mendukung salah satu pasangan calon Bupati yang akan berlaga pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) mendatang, karena perintah aturan kepegawaian untuk tidak berpolitik praktis sudah sangat jelas.

Wakil Bupati Kabupaten Sumbawa Barat (KSB), Drs H Mala Rahman, mengatakan bahwa tuduhan keterlibatan PNS dalam politik praktis tidak boleh asal, karena tidak bisa sekonyong-konyong dikatakan seorang PNS terlibat politik praktis, saat PNS bersangkutan mendatangi kediaman salah seorang calon peserta Pilkada, sebab bisa saja kedatangannya untuk keperluan lain, apalagi PNS dengan calon itu adalah keluarga.

“Secara aturan yang mengikat, PNS tidak diperbolehkan untuk terlibat ke dalam politik praktis, PNS dituntut untuk tetap netral, namun harus dilihat juga secara teliti terlebih dahulu sebelum mengatakan bahwa PNS itu terlibat politik praktis,” tegas bakal calon Bupati KSB itu.

Baca Juga :  Lama Tak Terjamah, Rumah Apung Labuan Lalar Mulai Kropos

H Mala mengakui bahwa ada beberapa laporan masyarakat tentang adanya PNS yang terlibat politik praktis, hal itu akan menjadi catatan khusus dan bakal ditindaklanjuti, hanya saja diminta kepada masyarakat yang meyakini ada PNS terlibat untuk menyampaikan laporan, termasuk memberikan bukti bahwa PNS yang dimaksud terlibat politik praktis atau melanggar aturan sebagai abdi negara.

Diingatkan Wabup, dirinya cukup sering mengingatkan kepada para PNS agar tidak mengambil resiko dengan melanggar aturan tentang netralitas, karena larangan berpolitik praktis bukan menutup ruang bagi para PNS untuk memberikan hak politik, justru partisipasi PNS sangat diharapkan. “Partisipasi PNS untuk mensukseskan Pilkada mendatang bukan menjadi tim sukses atau terlibat politik praktis, tetapi dengan memberikan hak suara adalah partisipasi aktif yang ditunjukkan para PNS,” tandasnya.

Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Latihan (BK Diklat), Abdul Malik Nurdin S.Sos Msi, mengatakan bahwa sudah ada surat edaran tentang peringatan kepada para PNS untuk tidak terlibat politik praktis, diingatkan pula bahwa sanksi bagi yang terbukti terlibat politik praktis cukup berat. “Kami telah menyebarkan surat edaran Bupati tentang peringatan kepada PNS untuk tidak terlibat politik praktis,” bebernya.

Baca Juga :  Sistem Drainase Kota Taliwang Akan Dibenahi

Malik Nurdin berharap ada kesadaran para PNS untuk tidak melanggar aturan tersebut, termasuk meminta dukungan masyarakat untuk memberikan laporan lengkap dengan bukti, jika melihat ada PNS yang menjadi tim sukses atau kegiatan yang masuk kategori tidak netral. “PNS memang memiliki hak politik, tetapi tidak dibenarkan jika melakukan kampanye atau kegiatan yang masuk kategori tidak netral, karena PNS hanya bisa memberikan dukungan melalui pemilihan di bilik suara,” tegasnya. (kimt)

Bagikan di :

KOMENTAR

Komentar

You May Also Like

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

MEMBIDIK REALITAS TERSERAK
Taliwang, KOBAR - Pada pemantauan harga pasar yang dilakukan Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UMKM (Perindagkop…