Usai Curhat Ke Jokowi, Kyai Zul Sambangi Sejumlah Menteri

Bogor, KOBAR – Bupati Kabupaten Sumbawa Barat (KSB), Dr KH Zulkifli Muhadli SH MM, bukan sekedar ikut dalam rapat bersama Presiden dan Wakil Presiden di Istana Bogor pekan lalu, tetapi juga memiliki kesempatan untuk berbicara langsung dengan Presiden Jokowi.

Kesempatan itu dimanfaatkan oleh Kyai Zul, sapaan akrab Bupati Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) ini untuk menyampaikan harapan kepada Presiden agar merevisi Peraturan Pemerintah (PP) 56 tahun 2012 tentang pengangkatan tenaga honorer, karena pemerintah daerah sangat sulit menerapkannya secara praksis.

Pada kesempatan itu juga disampaikan bahwa royalti dari pihak PT Newmont Nusa Tenggara (PTNNT) yang tidak sepenuhnya dibayar pada tahun 2014, menyebabkan terganggunya cashflow APBD dan dia juga mengeluhkan jumlahnya yang sangat minim diterima oleh Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) selaku kabupaten penghasil serta mengaris bawahi bahwa royalti itu sendiri menjadi faktor pengurang Dana Alokasi Umum (DAU), sementara dampak yang ditimbulkan dari pertambangan membutuhkan biaya “recovery” yang sangat mahal.

“Recovery yang bersifat fisik berupa reklamasi mungkin menjadi hal yang bisa dan mudah dilakukan, tapi untuk pemulihan secara sosial budaya sangat susah dilakukan, sehingga Bupati KSB mengusulkan agar diterbitkan Peraturan Pemerintah tentang perhatian atas Kontribusi Pertambangan yang diberikan kepada kabupaten penghasil,” tandasnya.

Usai mengikuti rangkaian acara tersebut, Kyai Zul bertemu dengan sejumlah menteri, seperti, Menteri PU dan Perumahan Rakyat. Pada pertemuan itu disampaikan tentang kelanjutan pembangunan bendungan Bintang Bano, yang menjadi prioritas dari 13 bendungan yang akan dibangun di seluruh Indonesia dan di NTB menjadi prioritas pertama. Selain itu, urusan perumahan untuk PNS, semacam rusunawa, juga akan dijadikan prioritas. Kementerian PU dan Perumahan rakyat juga akan mengalokasikan Dana Irigasi untuk saluran primer dan tersier, serta pembangunan jalan negara ataupun jalan yang potensial dilalui negara.

Pertemuan Bupati berlanjut dengan Menteri Pertanian untuk membahas tentang kedaulatan pangan. Targetnya adalah tidak ada lagi impor beras, impor daging sapi, dan jagung. Kementerian Pertanian menyiapkan bibit yang begitu melimpah untuk para petani padi, jagung, dan kedelai. Hal ini menjadi koreksi mengingat tahun 2014 lalu, daya serap bibit terhadap petani hanya mencapai 20 persen.

Kyai Zul juga bertemu dengan Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup (Menhut LH), dan menyampaikan komitmen KSB dalam penanggulangan merkuri. Pada kesempatan itu, Menhut LH, Siti Nurbaya meminta kepada Pemerintah KSB untuk melaporkan hasil survey tingkat pencemaran Merkuri, niscaya pihak Kementerian akan segera membantu mengatasinya.

Pada kesempatan itu juga disampaikan tentang pemanfaatan Lebo Taliwang, karena kawasan itu berada dibawah penguasaan Konservasi Sumber Daya Air (KSDA).

Menindaklanjuti rangkaian pertemuan itu, Kyai Zul dalam rapat koordinasinya beberapa waktu lalu menginstruksikan kepada seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait agar segera mengajukan proposal dan mengantarkannya ke kementerian bersangkutan sebelum tanggal 17 Februari 2015. Harapannya, agar program yang telah disampaikan tersebut bisa menjadi prioritas dalam APBN Perubahan 2015. (kimt)

KOMENTAR

Komentar

You May Also Like

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

MEMBIDIK REALITAS TERSERAK
Taliwang, KOBAR - Memiliki izin Analisis Dampak Lingkungan (Amdal) adalah syarat wajib bagi perusahaan yang akan…