Tata Kelembagaan Desa, Pelaku PNPM-MP Dibina BPMPD KSB

Taliwang, KOBAR – Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa (BPMPD) selaku leading sektor Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP) telah menggelar workshop dengan melibatkan para pelaku program dengan agenda penting penataan kelembagaan desa.

Kegiatan itu juga untuk menyampaikan apa yang menjadi hasil revisi terhadap Petunjuk Teknis Operasional (PTO) PNPM itu sendiri, termasuk dalam rangka peningkatan pemahaman tentang penataan kelembagaan antar desa. “Kegiatan workshop itu merupakan amanat dari PTO, bahkan diperintahkan harus lebih cepat pelaksanaannya, sehingga dalam realisasi lapangan tidak menjadi masalah,” ucap penanggung jawab program, Slamet Riadi Spi, MSi kepada media ini selasa 18/11 kemarin.

Masih penjelasan kabid Peningkatan Perekonomian dan Tekhnologi Tepat Guna (TTG) pada BPMPD itu, ada beberapa kesimpulan dari workshop yang digelar, selain adanya penambahan pengetahuan terhadap para pelaku PNPM, karena memang Workshop yang dilakukan itu bagian dari Rencana Kerja Tindak Lanjut (RKTL) terhadap penataan kelembagaan antar desa.

Tahapan lain yang berhasil digelar adalah pelaksanaan Musyawarah Antar Desa (MAD) untuk masing-masing kecamatan, termasuk penetapan tentang Anggaran Desa dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) terhadap Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD) masing-masing kecamatan yang telah terbentuk dan Standar Operasional Prosedur (SOP) terhadap lembaga pendukung.

Diingatkan Meta sapaan akrabnya, Di dalam MAD tersebut akan disepakati tentang RKTL dan fasilitasi penyusunan/penetapan regulasi desa terkait kerjasama antar desa. Regulasi dimaksud adalah Perdes tentang kerjasama desa, dan Peraturan bersama kepala desa tentang kerjasama antar desa.

Meta juga membeberkan, workshop yang digelar bukan sekedar berhasil memberikan pemahaman, tetapi juga telah melaksanakan rangkaian dari yang ditetapkan, termasuk memfasilitasi penataan organisasi Unit Pengelola Kegiatan (UPK), termasuk harus melakukan rekruitmen staf sub unit PDB. “Proses rekruitmen itu diharapkan dapat dituntaskan paling lambat akhir November ini, sehingga staf PDB dapat dikontrak per tanggal 1 Desember mendatang,” ingatnya, sambil mengingatkan bahwa dalam waktu dekat juga harus segera dijadwalkan penyusunan atau penetapan regulasi desa terkait kerjasama antar desa. Kegiatan itu diharapkan dapat tuntas pada pertengahan Desember mendatang.

Soal draf AD/ART BKAD tidak berbeda dengan daerah lain, seperti dalam melaksanakan kegiatan harus berdasarkan prinsip-prinsip, Berorientasi pada pelayanan kepada masyarakat miskin, partisipasi, demokratis, keterbukaan, bertanggung jawab, jujur dan amanah, kesetaraan dan keadilan gender, keberlanjutan, terus hasil kegiatan PNPM dan kegiatan lain yang dikelolanya, dapat dikelola secara baik dan dapat dilestarikan.

Selain itu juga, terlembaganya sistim pengelolaan pembangunan partisipatif di desa dan antar desa dalam rangka peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan pembangunan di desa dan antar desa, meningkatnya dukungan bagi pengembangan usaha ekonomi produktif masyarakat, terwujudnya pengelolaan dana bergulir yang baik dan berkembang dalam rangka pelayanan kebutuhan permodalan kepada kelompok perempuan dan masyarakat miskin dan meningkatnya dukungan pada bidang sosial ekonomi untuk masyarakat miskin.

Disampaikan juga jika BKAD memiliki kewenangan menjalankan mandat yang diberikan secara kolektif oleh desa-desa yang melaksanakan kerjasama, lingkup kewenangan BKAD meliputi pengelolaan hasil-hasil kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan, dan kewenangan lain yang ditetapkan melalui MAD. MAD adalah pemegang kekuasaan tertinggi dalam pengambilan keputusan terkait dengan BKAD dan MAD adalah forum yang dihadiri oleh perwakilan dari desa-desa yang menjadi anggota BKAD serta Pengambilan keputusan teknis tentang pengelolaan kegiatan BKAD dilakukan pengurus BKAD dan keputusan pengurus BKAD harus selaras dan atau tidak bertentangan dengan hasil keputusan MAD. (kimt)

KOMENTAR

Komentar

You May Also Like

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

MEMBIDIK REALITAS TERSERAK
Taliwang, KOBAR - Distribusi buku pendukung Kurikulum tahun 2013 (K13) belum rampung di Kabupaten Sumbawa Barat…