Simpan Pinjam Berkedok Koperasi Menjamur

Taliwang, KOBAR – Tawaran bantuan modal usaha di tengah masyarakat yang dilakukan jasa keuangan yang berkedok Koperasi Simpan Pinjam (KSP), atau yang tenar disebut ‘Bank Rontok’ kian menjamur. Kalau terus dibiarkan, maka nama baik koperasi, sebagai sokoguru perekonomian nasional bisa tercemar. Maklum praktik yang terjadi di lapangan tidak sesuai dengan UUD 1945 pasal 33, yang menyatakan bahwa Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan.

Menyikapi hal itu, Dinas Koperasi, Perdagangan dan Perindustrian (Diskoperindag) setempat, kepada awak media ini mengaku, bahwa pihaknya telah melayangkan surat kepada seluruh koperasi yang beroperasi di Kabupaten Sumbawa Barat (KSB), agar patuh dan taat kepada undang-undang tentang koperasi.

“Berkaitan dengan jasa simpan pinjam yang disebut bank rontok itu, mereka tidak punya legalitas usaha. Ada 12 bank rontok yang kami ketahui beroperasi di KSB. Keduabelasnya telah kami surati untuk dimintai keterangan, namun mereka tidak merespon surat kami,” terang Firmansyah SIP MM, Kepala Bidang Koperasi, pada Disperindag KSB.

Tidak berhenti sampai disitu, Firman menjelaskan, bahwa jasa simpan pinjam  yang demikian itu bukan dalam binaannya, dan pihaknya telah dua kali menyurati mereka agar mereka berhenti beroperasi.

Ia juga menjelaskan, bahwa jasa simpan pinjam itu tidak berbadan hukum dari KSB, melainkan berbadan hukum daerah lain, sehingga yang ada itu adalah cabang dari daerah lain.

“Mereka harusnya melapor kepada kami tentang keberadaan mereka di sini, dan menyerahkan sistem kerja yang diterapkan oleh mereka itu seperti apa. Sesuai tidak suku bunga dan sistem penagihannya yang telah disepakati Kementerian Koperasi. Namun sampai saat ini mereka belum merespon surat itu,” keluhnya.

Firman menambahkan, bahwa Kementerian Koperasi dan UKM melalui Deputi Pengawasan sudah menandatangani nota kesepahaman (MoU) dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk melakukan pengawasan bersama atas usaha koperasi simpan pinjam.

“Kami juga sudah punya tim pengendalian usaha simpan pinjam yang bekerja sama dengan Kepolisian, OJK, dan PPATK,” ujar Firman.

Dia mengaku, ada larangan menyimpan atau menabung uang di koperasi bagi yang bukan anggota. Namun ada peraturan pemerintah yang membolehkan untuk calon anggota. Atas hal ini, pihaknya akan mengawasi betul praktik calon anggota.

“Kami imbau kepada masyarakat untuk mewaspadai koperasi yang memberikan bunga di atas 5 persen per bulan,” pungkas Firmansyah. (kdon)

KOMENTAR

Komentar

You May Also Like

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

MEMBIDIK REALITAS TERSERAK
Setelah sekian lama dimoratorium, peluang untuk menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) di beberapa daerah di…