);

Rekrutmen Tenaga Kerja Satu Pintu Dituding Hanya “Pepesan Kosong”

“Rekrutmen Mandiri Via Online Tak Terbendung”

Taliwang, KOBAR – Kebijakan Pemerintah untuk melakukan rekrutmen tenaga kerja satu pintu, yaitu melalui Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) setempat, ternyata hanyalah isapan jempol belaka. Padahal Peraturan Daerah (Perda) Nomor 13 tahun 2017 dan Peraturan Bupati (Perbup) Nomor 9 tahun 2018, telah mengamanatkan tentang hal itu.

Apabila ditepati, maka seluruh perusahaan yang beroperasi di Kabupaten Sumbawa Barat (KSB), tentu harus mematuhi hal tersebut. Baik PT AMNT dan Sub-kontraktor-nya, maupun perusahaan lainnya, seperti, PT PLN, PT TELKOM, PT Krida Dinamik Autonusa, Indomaret, Alfamart, dan lain-lain.  Namun fakta yang terjadi, malah perusahaan-perusahaan tersebut masih melakukan rekrutmen sendiri-sendiri.

Ardianto (34), Warga Kelurahan Telaga Bertong, salah satu eks karyawan perusahaan di tambang Batu Hijau, kepada media ini, mengaku, bahwa masih banyak karyawan yang bekerja di suatu perusahaan di Batu Hijau, yang diterima kerja tanpa mengikuti rekrutmen tenaga kerja satu pintu, seperti yang telah ditetapkan pemerintah daerah.

Baca Juga :  Masyarakat Diminta Jaga Kondusifitas Daerah Jelang Pilkada

“Ada beberapa orang yang mengaku diterima kerja melalui jalur rekrutmen online perusahaan. Sehingga kami minta agar Disnakertrans mencocokkan jumlah data tenaga kerja  yang dipegang dinas, dibandingkan dengan jumlah tenaga kerja yang ada di dalam sana. Disitu akan terlihat semuanya,” tuturnya.

Bukan hanya itu, Ardianto menekankan, agar jangan sampai Disnakertrans sesumbar melakukan perekrutan satu pintu, sementara di sisi lain, perusahaan juga membuka perekrutan secara mandiri via online. Ini kan tidak benar, sambungnya, dan hal semacam itu jelas akan merugikan pencari kerja lainnya yang secara aturan mengikuti prosedur dari pemerintah daerah.

“Kami berharap Pemerintah Daerah telusuri perekrutan semacam itu dan apabila benar terjadi, langsung saja diberi sanksi. Padahal tujuan kebijakan itu baik, yaitu untuk mengantisipasi perekrutan ilegal yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan yang ada di Sumbawa Barat. Dan juga sebagai upaya pemerintah Daerah untuk meratakan informasi terkait rekrutmen tenaga kerja. Tapi jika tidak ditegakkan, kan pepesan kosong namanya,” tandas Ardianto.

Baca Juga :  Mantar Akan Ditanami Kelapa Seluas 100 Hektar

Disamping mengecek jumlah karyawan yang ada, tambah Ardianto, Pemerintah juga semestinya mengecek kembali secara berkala tentang jumlah perusahaan yang kini sedang beroperasi di Batu Hijau. Disamping membuat data yang dipegang Pemerintah akurat dan aktual, juga supaya CSR yang digelontorkan masing-masing perusahaan bisa terpantau dan terlacak.

“Saya yakin, bahwa data tenaga kerja yang ada di Disnakertrans KSB, tidak berbanding lurus dengan jumlah tenaga kerja yang ada di dalam PTAMNT dan Sub-kontraktor-nya,” tukas Ardianto, menuding.

Sementara itu, Kepala Disnakertrans KSB, Ir H Muslimin MSi, saat dikonfirmasi media ini, membenarkan, bahwa pola perekrutan tenaga kerja di KSB diberlakukan satu pintu, yaitu melalui Disnakertrans. Dan hal itu diatur dalam Peraturan Daerah, Nomor 13 tahun 2017, tentang penyelenggaraan ketenagakerjaan. Dan Peraturan Bupati, Nomor 9 tahun 2018, tentang rekrutmen tenaga kerja satu pintu.

Baca Juga :  Trillion Bayar Lunas Kerugian Negara Rp 2,63 M

“Jika memang ada perusahaan yang melanggar aturan terkait perekrutan satu pintu, tentunya Kabupaten akan merekomendasikan kepada Provinsi tentang kesalahan yang diperbuat oleh perusahaan tersebut, kalau ijinnya ada di Provinsi. Kalau ijinnya dari sini pastinya langsung kita tindak tegas,” jelas Muslimin.

Ia juga menambahkan, bahwa sanksi yang akan diberikan terhadap pelanggaran tersebut, tentunya akan mengacu kepada Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Permenakertrans), Nomor 19 Tahun 2012, tentang syarat-syarat penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada pihak lain.

“Kita juga mengacu kepada Undang-undang Nomor 13 Tahun 2013, tentang Ketenagakerjaan adalah perjanjian antara pekerja/buruh dengan pengusaha atau pemberi kerja. Yang memuat syarat-syarat kerja, hak dan kewajiban para pihak,” tutupnya. (kdon)

Bagikan di :

KOMENTAR

Komentar

You May Also Like

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

MEMBIDIK REALITAS TERSERAK
Taliwang, KOBAR - Bertempat di Pantai Balad, Kecamatan Taliwang. Tahun ini, Kabupaten Sumbawa Barat (KSB)…