);

PTWKB Dituding Serobot Lahan Milik Masyarakat

Taliwang, KOBAR – Pengembangan obyek wisata Sebatik di Desa Kertasari yang akan dilakukan PT Wirata Karya Bakti (PTWKB) diduga ada masalah dengan lahan yang dikuasai, dimana ada areal lahan seluas 27.000 m2 atau 2,7 hektar yang merupakan Hak milik H Khairuddin yang belum dibebaskan, sehingga muncul tudingan telah terjadi penyerobotan tanah.

Pihak lain yang diduga kuat ikut terlibat dalam kasus penyerobotan tanah itu adalah Badan Pertanahan Nasional (BPN), karena persoalan lahan tersebut telah diketahui pihak BPN, namun kenapa tetap mengeluarkan sertifikat atas nama Agi Aroni yang diduga kuat adalah nominee atau penggunaan nama masyarakat untuk penguasaan lahan, tanpa sepengetahuan pemilik sah kawasan strategis tersebut.

“Telah terjadi penyerobotan lahan sah milik H Khairuddin yang dilakukan pihak perusahaan yang akan mengelola obyek wisata tersebut dan diyakini ada keterlibatan pihak BPN, karena dengan mudah bisa mengeluarkan sertifikat atas nama orang lain atau yang bukan sebagai pemilik kawasan tersebut,” timpal M Saleh, SH, MH, selaku juru bicara pemilik lahan.

Baca Juga :  Pengusaha Kayu Keciprat Manfaat Program Jambanisasi

Dosen pada fakultas hukum Universitas Mataram (Unram) itu juga membeberkan, sampai saat ini pihak pemilik lahan masih menunggu konfirmasi dari investor atau pihak yang dipercaya untuk melakukan transaksi pembayaran, namun belum juga terealisasi, justru mendapat informasi bahwa areal itu telah dikuasai pihak perusahaan. “Pemilik lahan belum melakukan transaksi penjualan lahan tersebut, tetapi kenapa sudah dikuasai dengan pembuktian sertifikat oleh pihak perusahaan,” sesalnya.

Diingatkan Saleh, hubungan transaksi antara pemilik sah lahan dengan investor tidak pernah terjadi, tetapi kalau transaksi antara Supardianto selaku perwakilan pemilik lahan dan Dewa Satriadiana dari PT Lombok International Law Organisation (PTLILO) selaku perwakilan investor yang dikuasakan oleh PT Rinjani Cove selaku Developer memang pernah terjadi, namun kenapa belum sampai pada pembayaran atas lahan milik H Khairuddin.

Atas persoalan itu sendiri, H Khairuddin selaku pemilik lahan yang diperkuat dengan surat kepemilikan (sporadik) yang disahkan kepala desa kertasari tertanggal 07 maret 2014 pernah mengajukan surat gugatan resmi kepihak kantor BPN Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) pada April 2014 lalu, sehingga dilakukan mediasi awal yang dilakukan pemerintah Desa Kertasari, tetapi tidak ada keputusan akhirnya, sehingga dilanjutkan mediasi oleh pihak BPN sebanyak tiga kali, dimana pada panggilan pertama dihadiri oleh pihak tergugat dan pihak penggugat lengkap dengan hasil keputusan bahwa pemilik lahan awal tidak ada urusan dengan pihak pembeli namun urusan tersebut adalah urusan pembayaran antara perwakilan pemilik lahan dengan investor, namun pada panggilan mediasi kedua dan ketiga pihak investor tidak hadir, sehingga dipertanyakan dasar diterbitkan sertifikat atas lahan sengketa tersebut. (kimt)

Bagikan di :

KOMENTAR

Komentar

You May Also Like

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

MEMBIDIK REALITAS TERSERAK
Taliwang, KOBAR - Perambahan hutan lindung atau kawasan hutan yang dilindungi seperti yang terjadi di beberapa…