PTPAM Klaim Kuasai Akses Jalan Menuju Pantai Lawar

“Warga Dilarang Melintas Tanpa Seizin Pemilik Tanah”

Sekongkang, KOBAR – PT Pelangi Agung Mahligai (PTPAM), Salah satu perusahaan nasional, yang beroperasi di wilayah Kecamatan Sekongkang, mengklaim telah menguasai tanah di sempadan pantai Sekongkang dengan luas sekitar 14,93 hektar, salah satu akses menuju Pantai Lawar, Kecamatan Sekongkang. Warga sekitar dilarang memasuki lahan tersebut tanpa seizin pemilik tanah. Padahal menurut keterangan beberapa warga setempat, areal tanah yang dikuasai tersebut, sebelumnya adalah tanah adat (tanah ulayat).

Camat Sekongkang, Syarifuddin, yang dikonfirmasi media ini, menyatakan, tokoh masyarakat setempat memprotes adanya papan informasi sebuah perusahaan yang menguasai tanah ulayat tersebut. Cerita yang berkembang di tengah masyarakat bahkan menyebutkan, tanah itu merupakan tanah warisan leluhur yang dulunya digunakan oleh masyarakat sebagai jalan setapak menuju pantai Lawar.

“Itu informasi yang disampaikan masyarakat. Masyarakat pun sepakat jika tanah itu bukan milik perusahaan, tetapi tanah ulayat,” terangnya.

Kendati demikian, untuk membuktikan polemik klaim mengklaim tanah itu, pihaknya akan mencari dan mengumpulkan bukti-bukti otentik mengenai status lahan tersebut.

“Akan kita lacak terus mengenai status lahan itu. Siapa pemilik sebelumnya dan bagaimana proses Perusahaan itu menguasainya terus akan digali,” ujarnya.

Menurutnya, papan informasi milik PTPAM, terpasang sejak tahun 2015 lalu. Kala itu masyarakat yang mengetahuinya hanya diam-diam saja dan tidak menunjukkan reaksi apapun. Namun, belakangan ini masyarakat mulai meributkannya setelah mengetahui atau menerima informasi jika tanah itu merupakan tanah ulayat.

“Selain tanah ulayat, masyarakat mulai meributkannya, karena diduga adanya keterlibatan oknum tertentu dalam proses transaksi jual beli tanah tersebut,” timpalnya.

Pantauan media ini di lapangan, di atas tanah itu kini telah dibangun tembok setinggi dua meter sebagai pembatas. Dari berbagai sumber, awak media menyerap informasi, bahwa status terbaru kepemilikan tanah itu ada dua. Seorang oknum pengusaha dan pensiunan perwira polisi.

Terpisah, Kepala Bagian Pemerintahan pada kantor Sekretariat Daerah, M Endang Arianto SSos, yang dikonfirmasi, mengaku mendengar adanya polemik klaim mengklaim status tanah tersebut. Ia bahkan menyatakan, akan segera mengundang PTPAM untuk menjelaskan asal muasal pembelian tanah itu.

“Kita akan panggil perusahaan itu biar semuanya clean and clear,” ujarnya.

Status lahan tersebut, kata dia, memang harus segera dituntaskan. Pasalnya, salah satu perusahaan nasional yang berinvestasi di bidang pariwisata di wilayah tersebut sudah mulai bergerak, tak jauh dari lokasi tanah yang disengketakan.

“Jika lamban disikapi, maka kegiatan investor yang sudah mulai berjalan itu akan terganggu,” imbuhnya.

Terpisah, Kepala BPMPPT Sumbawa Barat, Drs Hajamuddin, yang dimintai tanggapannya, meminta agar pemerintah Kecamatan untuk segera menyelesaikan polemik klaim mengklaim tanah itu. Sebab, kata dia, akan dapat mengganggu aktifitas perusahaan lainnya. Apalagi, tanah yang disengketakan itu diketahui berdekatan dengan jalan masuk menuju pantai lawar yang kini akan dikelola oleh PT Maluk Griya Amphibia (PTMGA).

“Jika persoalan ini dibiarkan berlarut-larut maka akan berdampak pada operasional perusahaan lainnya yang tengah berlangsung,” tukasnya.

Ia menerangkan, PTMGA telah berkomitmen untuk serius mengembangkan pantai Lawar sebagai sebuah destinasi wisata bahari. Untuk itu, tambahnya, keberadaan investor itu tentu harus dijamin keamanan dan kenyamanannya dalam berivestasi.

“Persoalan itu jangan sampai membawa dampak pada investor,” demikian Hajam. (kjon)

KOMENTAR

Komentar

You May Also Like

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

MEMBIDIK REALITAS TERSERAK
“Dalam Semalam, 5 Ekor Sapi Raib di Tebet” Taliwang, KOBAR - Tiga orang warga Lingkungan Bertong,…