PT. Trakindo Tiba-Tiba PHK Karyawan

Taliwang, KOBAR – Managemen PT. Trakindo Utama telah mengambil tindakan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap karyawan yang pernah dikirim untuk mengikuti pelatihan. Ironisnya, sejumlah pekerja itu saat direkrut langsung mengikuti pelatihan selama tiga bulan. Usai mengikuti pelatihan mereka langsung ditetapkan untuk dirumahkan sampai ada pemanggilan.

Setelah menunggu lama, karyawan tersebut bukan dipanggil untuk mulai bekerja, tetapi menerima surat melalui jasa pengiriman tentang penetapan untuk diPHK. Cara yang dilakukan perusahaan ditentang oleh banyak pihak, lantaran dianggap tidak etis, dimana karyawan itu tidak pernah dipanggil, malahan disurati tentang keputusan PHK.

Informasi yang dihimpun media ini, para karyawan itu mengaku dikontak pihak jasa pengiriman tentang adanya surat dari perusahaan. Mendapat info itu, mereka langsung menuju kantor jasa pengiriman tersebut, lantaran ingin mendapat kepastian jadwal mulai kerja, namun setelah membuka surat justru bukan panggilan kerja yang diterima, namun keputusan tentang PHK terhadap dirinya.

Cara PHK yang dilakukan perusahaan ditentang oleh banyak pihak termasuk para karyawan, sehingga berencana dalam waktu dekat akan melakukan aksi di depan gerbang masuk (gate) milik PT. Newmont Nusa Tenggara (NNT) selaku perusahaan pemberi kerja kepada PT. Trakindo. Informasi yang diterima media ini aksi blokir jalan itu akan dilakukan pada minggu ini.

Kabid Hubungan Industrial (HI) pada Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disosnakertrans), Drs Zainuddin MM yang dihubungi melalui selularnya minggu sore 19/10 kemarin mengaku sudah menerima laporan dari pihak karyawan, sehingga dalam waktu dekat akan melakukan pemanggilan kepada pihak perusahaan untuk mendengarkan keterangan secara langsung, termasuk untuk mendapatkan laporan terkait alasan melakukan PHK.

“Kami sudah menerima laporan dari 13 orang yang ditetapkan PHK itu, namun belum ada sikap yang dilakukan pemerintah sebelum mendengarkan keterangan dari perusahaan. Keterangan perusahaan harus didapat dengan cara dipanggil untuk memberikan keterangan, pemanggilan akan dilakukan dalam waktu dekat,” janji Zainuddin.

Masih keterangan Zainuddin, proses pemanggilan dan meminta keterangan merupakan tahapan yang harus dilalui, jadi karyawan yang merasa telah di PHK atau dirugikan perusahaan tidak bisa mendesak pemerintah untuk langsung menetapkan keputusan. “Kami baru menerima pelaporan dari karyawan, jadi apa yang disampaikan itu akan ditindaklanjuti dengan meminta keterangan pihak perusahaan. Proses ini butuh waktu dan pasti ada kesimpulan akhir nantinya,” tegas Zainuddin. (kimt)

KOMENTAR

Komentar

You May Also Like

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

MEMBIDIK REALITAS TERSERAK
Taliwang, KOBAR - Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) dinilai belum serius untuk mengembangkan Rumah Potong Hewan…