Polisi Mungkinkan Tersangka Kasus ‘Kas Tekor’ Dikbudpora Lebih dari Satu Orang

Taliwang, KOBAR – Polres Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) terus menggenjot penanganan dugaan kasus korupsi anggaran Kas Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga (Dikbudpora) setempat.

Kabar terbaru pihak kepolisian telah meningkatkan status penanganannya dari penyelidikan kini masuk ke proses riksa (pemeriksaan) sebelum akhirnya menetapkan tersangka dalam kasus tersebut. “Sekarang sudah masuk riksa. Kita lakukan pemeriksaan dulu lalu gelar perkara, baru setelahnya kita tetapkan tersangkanya,” terang Kapolres KSB AKBP Teddy Suhendyawan, SIK kepada wartawan kemarin.

Meski masih butuh proses sebelum akhirnya menetapkan tersangka dalam kasus tersebut. Kapolres mengungkapkan, dalam kasus korupsi yang merugikan keuangan negara ratusan juta tersebut tidak menutup kemungkinan akan menjerat lebih dari satu pihak (orang). Hal ini jika dilihat dari sudut pengelola anggarannya. Di mana setiap anggaran yang keluar dari kas dinas minimal diketahui oleh tiga pihak, diantaranya bendahara, pejabat pembuat komitmen (PKK), untuk kegiatan pengadaan barang jasa dan kepala dinas selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA).

“Kalau dari prosedur pengelolaan anggaran, tiga pihak itu mesti tahu setiap sen anggaran yang keluar. Makanya dalam kasus ini tidak menutup kemungkinan tersangkanya lebih dari satu orang,” timpal Kapolres yang akrab disapa Teddy ini.

Selanjutnya Teddy memaparkan, dalam proses pemeriksaan kasus tersebut pihaknya akan berkoordinasi dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Koordinasi dengan lembaga pemeriksa tersebut mengingat awal mula mencuatnya kasus ‘kas tekor’ Dinas Dikbudpora KSB itu berdasarkan hasil pemeriksaan BPK. “Ini kan temuan mereka (BPK) awalnya. Jadi tentu kita harus koordinasi ke sana,” bebernya.

Kasus kas tekor Dinas Dikbudpora ini, sebelumnya telah ditangani di internal Pemda KSB oleh Inspketorat Kabupaten (Itkab). Bahkan melalui penanganan internal tersebut, bendahara Dinas Dikbudpora yang dinyatakan bertanggung jawab atas raibnya ratusan juta dana dinas dari kas itu telah dijatuhkan sanksi dan diwajibkan melakukan pengembalian. Sayangnya pihak bendahara bersangkutan setelah diberikan waktu tidak dapat memenuhi kewajiban pengembalian kerugian yang disebabkannya, sehingga pemeritah mengalihkan penyelesaiannya ke jalur hukum.

Kasus kas tekor dalam lingkup Dikbudpora merupakan kasus pertama yang ditangani dan disidangkan oleh majelis Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi (TPTGR) KSB. Setelah selesai dilakukan persidangan, majelis TPTGR melanjutkan kasus tersebut ke Polres untuk ditindak lanjuti. (kimt)

KOMENTAR

Komentar

You May Also Like

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

MEMBIDIK REALITAS TERSERAK
Taliwang, KOBAR - Pengadaan bus pemerintah yang juga akan dipergunakan sebagai kantor berjalan bagi Bupati Kabupaten…