PNS Wajib Netral, Mobilisasi PNS Dilarang UU ASN

Malik: Belum ada Bakal Kandidat yang mengajukan Surat Mundur

Taliwang, KOBAR – Sejumlah Bakal calon Bupati dan bakal calon wakil bupati yang akan bertarung di Pilkada KSB bulan Desember mendatang didominasi oleh beberapa orang Pegawai Negeri Sipil (PNS), sehingga jelang deklarasi dan pendaftaran kandidat ke Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Kepegawaian Pendidikan dan Latihan (BK Diklat) Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) bakal disibukkan oleh berkas surat pengunduran diri atau permohonan proses pensiun dini. Karena tidak berstatus sebagai PNS, adalah syarat mutlak untuk para kandidat.

Proses untuk mendapatkan status pensiun sudah jelas dalam peraturan kepegawaian, dimana tidak semua PNS bisa mengajukan permohonan untuk pensiun. “Untuk bisa diproses mendapatkan pensiun dini, yang bersangkutan harus sudah berumur 50 tahun dan masa kerja miniman 20 tahun, jika belum sampai pada syarat itu, maka tidak akan diproses permohonan pensiunnya,” tegas kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Latihan (BK Diklat), Abdul Malik Nurdin Msi, kemarin.

Masih keterangan Malik, sapaan akrabnya, bagi PNS yang memiliki minat untuk ikut pesta pemilihan kepala daerah (Pilkada) yang akan digelar pada Desember 2015 mendatang, maka wajib untuk mengajukan pengunduran diri secara tertulis. “PNS yang berminat untuk berpolitik akan diingatkan agar menyerahkan surat pengunduran diri atau permohonan pensiun, jika sudah memenuhi syarat pensiun dini,” lanjutnya.

Diingatkan Malik, bagi PNS yang sudah mengajukan pengunduran diri atau permohonan proses pensiun kepada BKD atas keinginan untuk menjadi kandidat dalam pilkada mendatang, maka permohonan itu sudah dinyatakan berlaku untuk diproses dan surat itu sendiri tidak bisa ditarik kembali. “Surat pengunduran diri yang telah diajukan tidak bisa ditarik kembali,” tegasnya.

Pada kesempatan itu Malik mengatakan bahwa hingga saat ini, belum ada PNS yang telah mengajukan surat permohonan pengunduran diri, karena memang tahapan pilkada belum dimulai, apalagi dalam Undang-Undang Aparatur Sipil Negara (UU ASN) pada pasal 119 menyatakan, surat berhenti sebagai PNS dilampirkan saat mendaftar sebagai calon ke KPU. “Beberapa calon sudah menyampaikan keinginan untuk mengajukan pengunduran diri, tetapi belum secara tertulis, sehingga belum ada yang diproses,” timpalnya.

Hal penting disampaikan Malik, sesuai dengan UU ASN, para PNS diminta bersikap netral, oleh karena itu, pihaknya sudah membuat draf surat edaran untuk disampaikan ke seluruh aparatur pemerintah, agar bersikap netral dalam menghadapi momen politik mendatang. “Netralitas yang ditunjukkan oleh PNS adalah bentuk partisipasi mereka dalam mensukseskan Pilkada mendatang,” terangnya.

Bahkan ia juga mengingatkan kepada PNS, bahwa menyerahkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) kepada para calon kepala daerah untuk dijadikan alat kampanye juga dilarang dalam UU ASN, sehingga dirinya merasa sangat penting untuk membuat surat edaran tersebut. (kimt)

About The Author

KOBARKSB.com

See author's posts

Trending di KOBARKSB.com