Pilkades Serentak di KSB Terancam Gagal

Taliwang, KOBAR – Kendati Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) di 16 Desa Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) telah ditetapkan Oktober 2016 mendatang, namun evaluasi Peraturan Daerah (Perda) Pilkades yang mengatur tentang pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian kepala desa hingga kini belum dituntaskan Biro Hukum Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (Pemprov NTB). Imbasnya, pelaksanaan Pilkades serentak terancam gagal terlaksana.

“Ya, hasil evaluasi Perda Pilkades memang belum turun. Padahal menjadi acuan untuk pelaksanaannya. Jika berlarut-larut, maka 16 desa itu terancam gagal melaksanakan Pilkades,” ungkap Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) Sumbawa Barat, Ibrahim SSos MM.

Ia menjelaskan, pemerintah tidak ingin gagal dengan rencana pelaksanaan Pilkades di 16 Desa itu. Sebagai langkah kongkret, pihaknya dipastikan akan bertemu langsung dengan Biro Hukum Pemprov NTB untuk mempertanyakan kembali perkembangan evaluasi Perda tersebut.

“Jika hasil evaluasi Perda tidak memberikan informasi positif, imbasnya, pelaksanaan Pilkades batal hingga harus menunggu pada tahun 2017 mendatang,” ujarnya.

Akibat masih dalam proses evaluasi, pihak BPMPD sejauh ini bahkan belum dapat menyusun rancangan maupun hal-hal tehnis mengenai tahapan pelaksanaannya. Baik itu pembentukan panitia pemilihan, rencana kebutuhan anggaran Pilkades hingga penyusunan daftar pemilih tetap.

Meski demikian, Ibrahim berharap, agar keseluruhan Desa yang akan melaksanakan Pilkades tersebut tidak perlu panik, tetapi memberi kepercayaan penuh kepada pemerintah daerah untuk menyelesaikannya. Ia yakin, Pemprov akan siap membantu dan memuluskan rencana pelaksanaan Pilkades sesuai jadwal. Apalagi, semangat pelaksanaan Pilkades yang akan dilaksanakan itu tujuannya untuk mereformasi dan menyegarkan kinerja pemerintahan desa sesuai tuntutan undang-undang (UU) Desa.

“Hanya itu yang menjadi kendala. Kita sudah jadwalkan akan bertolak ke Mataram untuk bertemu dengan Biro Hukum di Provinsi. Semoga memberikan angin segar sehingga rencana pelaksanaan Pilkades ini berjalan sesuai rencana,” tandasnya.

Senada dengan hal tersebut, anggota Komisi II DPRD Sumbawa Barat, Abidin Nasar SP, memastikan akan mengupayakan hasil evaluasi Perda Pilkades itu secepatnya dikeluarkan Biro Hukum Provinsi. Pasalnya apabila hal tersebut tidak kunjung keluar, maka akan berimbas pada penundaan pelaksanaan Pilkades.

“Ini juga akan dapat menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Apalagi, ada beberapa Desa yang sudah tiga tahun ini dijabat Plt Kades,” ungkapnya.

Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini menambahkan, pihaknya bersama Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) telah berkoordinasi untuk bersama-sama meminta agar hasil evaluasi Perda itu segera dikeluarkan, utamanya Nomor Registrasi Perda yang akan dijadikan acuan pelaksanaan Pilkades.

“Kita sudah jadwalkan akan bertolak ke Mataram, Kamis mendatang. Kami akan mendesak Biro Hukum Provinsi untuk lebih dulu menetapkan Nomor Registrasi Perda itu. Sementara untuk registrasi nomor Perda lainnya bisa menyusul,” tandasnya. (ktas/kjon)

KOMENTAR

Komentar

You May Also Like

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

MEMBIDIK REALITAS TERSERAK
“PLTU Kertasari Terganjal Izin Dermaga” Taliwang, KOBAR - Masalah terbatasnya pasokan listrik di Kabupaten Sumbawa Barat…