);

Perusahaan Tambang Galian C Tidak Patuhi Kewajiban Reklamasi

“Pemerintah Dituding Tidak Tegas”

Brang Ene, KOBAR – Bagaimanapun, sebagai Daerah Otonomi baru di Nusa Tenggara Barat (NTB), Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) tentu terus menggenjot pembangunan infrastruktur di segala bidang. Dan untuk itu, tentu pula akan membutuhkan banyak sekali material bahan bangunan terutama galian C. Sehingga menjamurnya tambang galian C tak bisa dihindari. Tapi ada hal yang sering dan bisa dibilang dilupakan oleh Pemerintah setempat, yaitu kewajiban reklamasi oleh perusahaan penambang galian C.

Banyak perusahaan yang beroperasi di bumi pariri lema bariri ini yang melanggar aturan Izin Usaha Pertambangunan (IUP). Seperti perusahaan tambang galian C yang ada di  Kecamatan Brang Ene. Semua perusahaan yang beroperasi di wilayah tersebut hingga kini belum ada yang menunaikan kewajibannya dalam hal reklamasi kawasan tambang sepadan sungai, meski mereka sudah beroperasi puluhan tahun lamanya.

Baca Juga :  Sumbawa Barat Masih Dihantui Malaria

Yud Indra Jaya (25), Mahasiswa Universitas Mataram Asal Brang Ene, kepada media ini, menyampaikan, bahwa dirinya menekankan kepada semua perusahaan tambang galian C yang ada di Brang Ene untuk wajib melakukan reklamasi terhadap kawasan tambang yang dikelola.

“Kami tuntut perusahaan yang melanggar izin usaha, dan kami minta pemerintah terkait harus tegas terhadap perusahaan yang melanggar itu,” tegas Yud Indra Jaya, kemarin, melalui telepon seluler. 

Tak hanya itu, Yud juga menegaskan, meski izin perusahaan tambang telah dilimpahkan ke Pemerintah Provinsi NTB, seharusnya Pemerintah Kabupaten getol melakukan komunikasi terkait adanya pelanggaran yang dimaksud tersebut.

“Dinas perizinan harus pantau keberadaan perusahaan yang merusak lingkungan ini. Dinas PU bidang tata ruang yang memberikan rekomendasi atas perusahaan juga tidak boleh diam, begitupun Dinas Lingkungan Hidup. Setahu saya ada kewajiban DLH melaporkan kegiatan perusahaan tersebut, jangan hanya usaha rakyat kecil saja yang dinilai merusak lingkungan, lalu direspon cepat, namun terhadap perusahaan besar, pemerintah seperti tak bertaring,” tambah Yud, kesal.

Baca Juga :  Kekeringan, 150 Hektar Lahan Pertanian Tidak Digarap

Dikonfirmasi media ini, Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) KSB, melalui Kapala Bidang Pelayanan Terpadu Satu Pintu (KABID PTSP), Amri Rahmansyah SE, membenarkan, bahwa sudah menjadi kewajiban perusahaan untuk melakukan reklamasi terhadap kawasan tambang bagi perusahaan yang memiliki IUP, dan hal itu tertera pada poin nomor satu bagi pemegang IUP operasi produksi.

“Di dalam izin IUP sudah jelas mas, mereka wajib melakukan reklamasi sepadan sungai terutama bagian sisi tebing yang lebih tinggi, dan menempatkan bongkahan batu berukuran besar pada dinding penampang sungai,” jelas Amri.

Di tempat yang terpisah, Sekretaris Kecamatan Brang Ene, Edy Sofyan Gole, kepada media ini, menerangkan, bahwa pihaknya telah melakukan pertemuan dengan semua perusahaan tambang galian C yang ada di Brang Ene, sopir truk lokal, Kepala Desa yang memiliki perusahaan tambang, perwakilan Dinas Perizinan, perwakilan Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas Pekerjaan Umum, dan beberapa penggiat lingkungan, serta masyarakat setempat yang mengalami dampak penambangan. Sayangnya, pada acara tersebut, sejumlah pemilik perusahaan tambang galian C yang diundang enggan untuk hadir.

Baca Juga :  Aliran Dana Gempa Terbata-bata

“Dalam pertemuan tersebut ada kesimpulan yang akan kami teruskan kepada Pemeritah Daerah, untuk dijadikan bahan evaluasi terhadap perusahaan tambang galian C yang ada di Kecamatan Brang Ene,” beber Edy Sofyan. (kdon)

Bagikan di :

KOMENTAR

Komentar

You May Also Like

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

MEMBIDIK REALITAS TERSERAK
Taliwang, KOBAR - Hampir setiap tahun lomba gerak jalan digelar dalam rangka memeriahkan hari kemerdekaan…