);

Pencemaran Lingkungan Jadi Penghambat Utama Pengembangan Pariwisata Sumbawa Barat

Taliwang, KOBAR – Industri pariwisata di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) terus bergeliat dan bergerak maju, seiring semakin digenjotnya pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika, di Lombok Tengah. Tapi dampak dari geliat di Pulau Lombok, tidak memberi pengaruh berarti bagi Pulau Sumbawa, terutama Sumbawa Barat.

Penambangan Emas Tanpa Ijin (PETI) dan pencemaran lingkungan yang sudah akut menjadi salah satu faktor utama tersendatnya pengembangan pariwisata di Kabupaten Sumbawa Barat (KSB). Dan persoalan ini sudah berlarut-larut, dan belum ada langkah kongkrit untuk membenahinya.

“Keasrian lingkungan menjadi salah satu pendukung pengembangan industri pariwisata. Sedangkan kita semua tahu bahwa pencemaran lingkungan akibat zat kimia berbahaya lantaran adanya aktifitas PETI di KSB semakin menjadi-jadi. Lantas, bagaimana kita bisa berharap banyak dari sektor ini?,” kata Abdul Munir, Kepala Bidang Pariwisata, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan KSB, kepada awak media ini, kemarin.

Baca Juga :  Abidin: Perbup Ramadhan Jangan Hanya Formalitas!

Sehingga, kata Munir, perlu ada komitmen kuat dari semua pihak di daerah ini untuk menjaga lingkungan dari ancaman pencemaran atas penggunaan bahan kimia berbahaya. Dan semoga pemerintah setempat dapat segera menata dan menertibkan PETI sampai ke akar-akarnya.

“Sadar atau tidak, tamu-tamu daerah, baik domestik maupun mancanegara akan mencoba menyasar atau menjamah kearifan lokal di daerah ini hingga pelosok. Baik itu mencicipi kuliner, adat maupun budaya kita. Tapi kalau lingkungan kita tercemar, apakah mereka akan terkesan?,” tukas Munir.

Hasil penelusuran media ini, berdasarkan hasil uji laboratorium sampel air di salah satu titik di Kecamatan Taliwang, bulan Juli tahun 2013 yang dilakukan oleh Dinas KPP KSB, ditemukan, bahwa konsentrasi logam mercuri dalam air mencapai 0,466 mg/l. Angka tersebut terpaut jauh dari angka baku mutu yang distandarkan sebesar 0,001 mg/l. 

Informasi lain yang bisa menjadi perhatian pemerintah setempat, jika pemerintah Republik Indonesia telah mencanangkan, bahwa tahun 2030, Indonesia mesti terbebas dari emisi merkuri. Untuk mendukung rencana tersebut, Undang-undang (UU) nomor 11 tahun 2017, tentang Pengesahan Minamata Convention on Merkuri diterbitkan. (kdon)

Bagikan di :

KOMENTAR

Komentar

You May Also Like

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

MEMBIDIK REALITAS TERSERAK
Bupati: Smelter Adalah Amanat Undang-undang Taliwang, KOBAR - Pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian Energi dan…