Pemerintah dan DPRD Sepakati Kebijakan Umum APBD 2015

Taliwang, KOBAR – Meski molor 1 jam, akhirnya Sidang paripurna ke-18 tentang penandatanganan kesepahaman antara pemerintah daerah dengan DPRD Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) terkait Kebijakan Umum APBD 2015, dan Prioritas dan Plafond Anggaran Sementara  (KUA-PPAS) sebagai acuan dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Satuan kerja Perangkat Daerah (RKA SKPD), pekan kemarin, berhasil digelar.

Bupati Kabupaten Sumbawa Barat (KSB), Dr KH Zulkifli Muhadli, SH MM pada kesempatan paripurna menyampaikan, dengan memperhatikan substansi dari kegiatan prioritas pembangunan KSB tahun 2015, maka yang menjadi tema pokok adalah, “Pemantapan agroindustri andalan melalui pemanfaatan potensi keunggulan pertanian arti luas dalam rangka peningkatan nilai tambah, perluasan kesempatan kerja dan penanggulangan kemiskinan”.

Penetapan besarnya PPAS KSB tahun 2015 dilakukan dengan mempertimbangkan arahan kegiatan prioritas pembangunan dan tema pokok pembangunan serta hasil evaluasi kinerja pelaksanaan program atau kegiatan dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) pada tahun anggaran 2014.

Adapun rincian PPAS adalah, Dinas Kebudayaan Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Dikbudpora) sebesar Rp. 200.271.570.599 atau 28,72 persen, Dinas Kesehatan (Dikes) sebesar Rp. 48.964.902.429 atau sebesar 7,02 persen, Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) sebesar Rp. 21.132.520.333 atau 3,03 persen, Dinas Pekerjaan Umum (DPU) sebesar Rp. 142.709.037.705 atau 20,46 persen, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) sebesar Rp.9.036.019.037 atau 1,30 persen, Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika (Dishubkominfo) sebesar Rp. 5.760.599.825 atau 0,83 persen, Badan Lingkungan Hidup (BLH) sebesar Rp. 7.790.564.814 atau 1,12 persen.

Dinas Kependuukan dan Pencatatan Sipil (didukcapil) sebesar Rp. 2.644.041.998 atau 0,38 persen, Kantor Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan KB (KP3AKB) sebesar Rp. 3.366.322.663 atau 0,48 persen, Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disosnakertrans) sebesar Rp. 5.361.209.269 atau 0,77 persen, Badan Penanaman Modal Pelayanan Perijinan Terpadu (BPMPPT) sebesar Rp. 2.929.046.783 atau 0,42 persen, Kesbangpoldagri sebesar Rp. 1.732.852.977 atau 0,25 persen.

Kantor Satpol-PP sebesar Rp. 5.815.043.027 atau 0,83 persen, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sebesar Rp. 5.220.349.800 atau 0,75 persen, Bupati dan Wabup sebesar Rp. 513.649.577 atau 0,07 persen, Sekretariat Daerah (Setda) sebesar Rp. 24.396.329.879 atau 3,53 persen, Sekretariat Dewan (Setwan) sebesar Rp. 8.954.614.728 atau 1,28 persen, Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Daerah (DPPKD) sebesar Rp. 70.165.708.538 atau 10,06 persen, Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BK Diklat) sebesar Rp. 31.087.766.699 atau 4,46 persen, Inspektorat Kabupaten (Itkab) sebesar Rp. 4.941.304.051 atau 0,71 persen.

Kantor Camat Taliwang sebesar Rp. 7.837.062.803 atau 1,12 persen, Kantor Camat Seteluk sebesar Rp. 2.224.664.472 atau 0,32 persen, Kantor Camat Jereweh sebesar Rp. 1.797.342.444 atau 0,26 persen, Kantor Camat Brang Rea sebesar Rp. 1.931.628.952 atau 0,28 persen, Kantor Camat Sekongkang sebesar Rp. 1.638.321.450 atau 0,23 persen, Kantor Camat Poto Tano sebesar Rp. 1.923.512.275 atau 0,28 persen, Kantor Camat Brang Ene sebesar Rp. 1.691.553.362 atau 0,24 persen, Kantor Camat Maluk sebesar Rp. 1.454.734.479 atau 0,21 persen.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) sebesar Rp. 3.279.965.011 atau 0,47 persen, Sekretariat KORPRI sebesar Rp. 761.229.892 atau 0,11 persen, Unit Layanan Pengadaan (ULP) sebesar Rp. 891.569.642 atau 0,13 persen, Badan Ketahanan Pangan Pelaksana Penyuluhuhan Pertanian Perikanan dan Kehutanan (BKP5K), sebesar Rp. 10.521.378.592 atau 1,51 persen, Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa (BPM Pemdes), sebesar Rp. 6.103.422.332 atau 0,88 persen, Kantor Arsip dan Perpustakaan (Arpusda) sebesar Rp. 1.810.384.320 atau 0,26 persen, Dinas Kehutanan Perkebunan dan Pertanian (Dishutbuntan) sebesar Rp. 19.535.577.859 atau 2,80 persen, Dinas Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) sebesar Rp. 6.621.628.405 atau 0,95 persen, Dinas Pariwisata Ekonomi Kreatif (Disparekraf) sebesar Rp. 5.395.211.936 atau 0,77 persen, Dinas Kelautan Perikanan dan Peternakan (DKPP) sebesar Rp. 10.971.706.929 atau 1,57 persen, Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UMKM (Disperindagkop dan UMKM) sebesar Rp. 8.159.293.042 atau 1,17 persen.

Informasi terakhir yang diterima media ini, usulan PPAS untuk SKPD itu ada kemungkinan akan berubah, mengingat ada perubahan atas nilai pendapatan daerah, namun SKPD yang mengalami perubahan belum terekspos, karena masih menunggu pembahasan klinis yang akan dilakukan masing-masing komisi. Pembahasan klinis akan dilaksanakan dalam minggu ini. (kimt)

KOMENTAR

Komentar

You May Also Like

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

MEMBIDIK REALITAS TERSERAK
Taliwang, KOBAR - Meski pihak distributor telah memenuhi permintaan Pemerintah kabupaten Sumbawa Barat untuk melakukan bongkar…