Pemerintah Bayar TKD Untuk Tiga Bulan

Taliwang, KOBAR – Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) membayar Tunjangan Kinerja Daerah (TKD) untuk Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang tertunda. Yang mana saat ini sedang dalam proses pencairan, karena Bupati KSB sudah memerintahkan untuk diproses.

Kabag Humas Protokol, Najamuddin Amy, S.Sos, MM kepada media senin 15/12 kemarin menyampaikan, saat ini proses sudah di masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), karena perintah pembayaran sudah ditandatangani oleh Bupati KSB. “proses pembayaran TKD untuk tiga bulan Sedang berjalan,” bebernya.

Soal kapan realisasi dan pencairannya, Najam sapaan akrab menegaskan, itu tergantung dari kecepatan dan kelihaian bendahara masing-masing SKPD dalam melakukan proses, karena bisa saja pencairan terlambat, lantaran bendahara yang diberikan kewenangan untuk melakukan proses tidak bergerak cepat. “Pokoknya sinyal terbayarkan sudah ada, jadi ditunggu saja waktu realisasinya,” lanjut Najam.

Menyinggung soal yang akan dicairkan hanya tiga bulan, sementara TKD yang belum terbayarkan sudah enam bulan, Najam tidak memberikan komentar secara rinci, namun lebih ditegaskan bahwa pembayaran TKD bukan menjadi kewajiban, tetapi lebih pada penghargaan pimpinan daerah terhadap aparatur pemerintahan. “TKD bukan bagian dari komponen gaji yang menjadi hak pegawai, namun lebih pada penghargaan terhadap yang telah melaksanakan pekerjaan,” jelasnya.

Apakah di penghujung tahun 2014 akan kembali dibayar sisa TKD yang dimaksud, Najam mengaku bisa saja terealisasi, itu semua tergantung pimpinan daerah. “Kita lihat saja nanti, namun yang pasti seluruh aparatur wajib melaksanakan tugas sesuai dengan amanat masing-masing tanpa harus berharap akan diberikan TKD,” tandasnya.

Informasi yang dihimpun media ini, TKD yang akan diterima itu tidak berjumlah utuh, namun akan ada pemotongan, lantaran pegawai yang bersangkutan terlambat masuk kantor dan tidak mengikuti apel pagi, terlebih bagi yang cukup sering tidak masuk kantor tanpa ada pemberitahuan kepada atasan. Soal pemotongan itu diatur tersendiri dan kewenangan ada pada pimpinan SKPD. “TKD dipotong itu biasa terjadi, terutama pegawai yang malas,” timpalnya.

Pantauan langsung media ini, cukup banyak bendahara yang mendatangi Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Daerah (DPPKD) untuk melakukan proses administrasi untuk pencairan TKD. Kemungkinan dalam minggu ini sudah ada proses pencairannya. (kimt)

KOMENTAR

Komentar

You May Also Like

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

MEMBIDIK REALITAS TERSERAK
Taliwang, KOBAR - Pekerjaan fisik proyek biogas sampai saat ini sudah mencapai 95 persen, bahkan sudah…