);

Pariwisata KSB Masih Terkendala RTRW

Taliwang, KOBAR – Ketentuan pembangunan sektor pariwisata yang bersumber pada pemanfaatan sumber daya yang ada, mengisyaratkan pengelolaannya harus terpadu. Tentunya mengacu pada kebutuhan pengelolaan kawasan agar lebih menjanjikan yang dikuatkan dengan sistem penataan tanpa melanggar Peraturan Daerah (Perda) yang ada. Ini menjadi penting, mengingat Perda tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) masih menjadi kendala dalam pembangunan infrastruktur pendukung pariwisata di bumi pariri lema bariri ini, khususnya di kawasan pantai.

Sekretaris Dinas (Sekdis) Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Parekraf), Ir Muhammad Saleh MSi, mengungkapkan, sampai saat ini ada beberapa pertimbangan penting yang menjadi kendala dalam pengembangan pariwisata daerah. Larangan pembangunan bangunan di sempadan pantai membuat geliat pembangunan penginapan di beberapa obyek pariwisata harus dihentikan sementara.

“Ya, karena terbentur dengan aturan, jadi sementara waktu tidak dibangun penginapan di pinggir pantai,” katanya.

Baca Juga :  Pol PP Sita Motor Plat Merah Dikendarai Anak Sekolah

Padahal menurutnya, beberapa investor telah menyampaikan keinginannya untuk berinvestasi dalam pembangunan penginapan. Para peminat wisata memang sedang menggemari lokasi penginapan unik di pinggir pantai. Sehingga daerah pun perlu menyesuaikan diri dalam menyikapi hal itu.

“Memang ada investor yang berminat, bahkan masyarakat sekitarpun ada yang sudah berniat membangun penginapan,” katanya.

Saleh mencontohkan, beberapa destinasi wisata terkenal semisal Bali bahkan melakukan pembangunan penginapan dan sarana pendukung lainnya yang berdekatan  dengan pantai. Sehingga perlu kebijakan khusus agar tidak ada perbedaan persepsi tentang aturan yang sebenarnya.

“Tentu aturannya tidak bersinggungan dengan peraturan daerah,” timpalnya.

Pihaknya berharap, jika nantinya akan ada pembahasan mengenai hal ini, dirinya berharap legislatif dapat mempertimbangkan singkronnya Perda RTRW dengan kebijakan yang dimaksud investor.  Dengan demikian, semua kesempatan investasi di daerah tidak lepas begitu saja.

“Inikan semata-mata agar investor juga diberikan peluang melalui aturan daerah,” terangnya.

Baca Juga :  PPK Pesimis Rumah Adat Bisa Selesai

Namun, kebijakan yang nantinya ditetapkan pemerintah juga harus mempertimbangkan peningkatan ekonomi masyarakat sekitar. Sehingga tidak akan timbul kesenjangan antara pengusaha dengan masyarakat lokasi wisata.

“Bila perlu masyarakat diajak bekerjasama, dan kami akan terus memantaunya sembari menunggu aturannya,” demikian Saleh. (krom)

Bagikan di :

KOMENTAR

Komentar

You May Also Like

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

MEMBIDIK REALITAS TERSERAK
Masih banyaknya pembukuan administrasi desa yang amburadul menjadi sorotan menjelang penyelenggaraan pemilihan kepala desa (Pilkades)…