Para Penyuluh di Kabupaten Ditarik Ke Provinsi

Taliwang, KOBAR – Seperti halnya SMA/SMK, bidang kelautan dan pertambangan, penyuluh kehutanan dan perikanan pada Badan Ketahanan Pangan Pelaksana Penyuluhan Pertanian Perikanan dan Kehutanan (BKP5K) Sumbawa Barat juga telah menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi NTB, akibat pemberlakuan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah.

Sekretaris BKP5K, Arifin Fatahullah, membenarkan jika pihaknya telah menyerahkan seluruh laporan  berupa data pegawai, personil dan peralatan-peralatannya serta dokumentasi (P3D) penyuluh kehutanan dan perikanan kepada Pemerintah Provinsi pada Mei 2016 lalu.

“Seluruhnya kita laporkan, tidak ada yang tersisa,” ungkapnya.

Menurutnya, seluruh bidang yang ditarik kewenangannya oleh Provinsi memang diperintahkan untuk segera diiventarisir, baik itu gedung, tanah serta sarana-prasarana lainya. Sebab, nantinya akan ada penyerahan aset daerah secara resmi dari Pemkab Sumbawa Barat kepada Pemerintah Provinsi NTB.

Khusus mengenai data pegawai, Arifin mengaku telah menyerahkannya ke Pemerintah Provinsi. Jumlah penyuluh yang dilaporkan masing-masing bidang tidak sampai sepuluh orang.

“Penyuluh kehutanan misalnya, ada satu koordinator dan tujuh penyuluh. Begitu juga dengan penyuluh perikanan dengan komposisi satu koordinator dan tujuh penyuluh,” terangnya.

Kendati demikian, Arifin belum dapat memastikan apakah seluruh koordinator maupun tenaga penyuluh itu nantinya masih tetap menjadi kewenangan Pemkab atau ditarik menjadi kewenangan Pemprov.

“Kita belum jelas kepastiannya seperti apa. Tapi, kalau memang tenaganya tidak lagi dibutuhkan di Pemkab. Maka, akan diserahkan juga ke Pemprov,” timpalnya.

Setelah kewenangan penyuluh kehutanan dan perikanan ditarik ke Pemprov, secara otomatis Badan ini hanya akan menangani satu sektor saja, yakni penyuluh pertanian. Namun sesuai aturan dan persyaratan yang ditetapkan, pembentukan Badan setidaknya harus menangani 2 bidang.

“Kita lihat saja nanti. Apakah bidang penyuluh pertanian ini nantinya akan dijadikan satu dengan   bidang lainnya atau pemerintah akan membentuk Organisasi Perangkat Daerah (OPD) baru,” pungkasnya. (ktas/kjon)

KOMENTAR

Komentar

You May Also Like

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

MEMBIDIK REALITAS TERSERAK
Lalu Azhar: Tinggal Menunggu Instruksi Provinsi Taliwang, KOBAR - Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) melalui Dinas…