Panwaslu: Belum Ada Pelanggaran Aturan Pilkada

Taliwang, KOBAR – Permintaan yang disampaikan kelompok masyarakat agar Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten Sumbawa Barat (Panwaslu KSB) segera mengambil tindakan terhadap pelanggaran aturan tentang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) yang dilakukan pasangan bakal calon dinilai terlalu dini, karena saat ini belum ada pasangan calon yang akan diatur oleh aturan.

Ketua Panwaslu KSB, Unang Silatang S.Kom, kepada media ini mengatakan, pelanggaran terhadap aturan Pilkada hanya akan dilakukan oleh pasangan calon beserta tim sukses, namun sampai saat ini belum ada pasangan calon yang telah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) KSB, jadi apa yang dilakukan para bakal calon belum bisa ditetapkan sebagai pelanggaran.

“Sekarang masih dalam tahapan verifikasi berkas bagi bakal calon pasangan perseorangan, jadi belum ada pasangan calon yang ditetapkan, sehingga Panwaslu KSB belum bisa menetapkan sebagai sebuah pelanggaran, karena mustahil aturan itu dipergunakan terhadap bakal calon,” timpalnya.

Pada kesempatan itu Unang menegaskan bahwa pihaknya akan mengambil tindakan sesuai aturan yang berlaku terhadap calon yang melanggar nantinya, namun saat ini belum bisa diterapkan sampai pada proses pendaftaran. “Saya akui jika ada beberapa hal yang melanggar, namun belum bisa diambil tindakan sebelum ditetapkan sebagai calon, jadi diharapkan menunggu prosesnya,” terangnya.

Masih keterangan Unang, dirinya sudah cukup sering menyampaikan harapan kepada semua pasangan bakal calon, termasuk kepada para tim pemenangan untuk menjaga etika politik, meskipun saat ini sedang dalam proses menuju penetapan calon. “Saya hanya bisa menyampaiakn saran dan harapan kepada pasangan calon dan tim sukses untuk bersama-sama menjaga pelaksanaan Pilkada lebih baik dari sebelumnya atau setidaknya memberikan pendidikan politik yang bijak kepada masyarakat,” tandasnya.

Menyinggung soal pelanggaran aturan Pilkada, Unang mengaku siap untuk mengambil tindakan tegas terhadap pelanggaran yang dilakukan pasangan calon nantinya, apalagi Panwaslu diberikan kewenangan untuk melakukan proses sampai memberikan rekomendasi tindakan, termasuk bisa mencoret pasangan calon yang terbukti melakukan pelanggaran.

Unang juga menyampaikan apresiasi kepada masyarakat yang sudah lebih awal memberikan laporan tentang pelanggaran yang dilakukan bakal calon. Hal itu sebagai bentuk perhatian masyarakat terhadap proses Pilkada dan semoga perhatian serta memberikan laporan terhadap pelanggaran terus berlanjut disaat tahapan Pilkada dimulai. “Kami butuh laporan masyarakat nantinya, karena Panwaslu membutuhkan saksi dan bukti saat mengambil tindakan terhadap pelanggaran,” pungkasnya. (kimt)

KOMENTAR

Komentar

You May Also Like

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

MEMBIDIK REALITAS TERSERAK
Taliwang, KOBAR - Alokasi dana desa dari pemerintah pusat untuk Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) di tahun…