Meski Tersangkut Hukum, Proyek PLTS Tetap Akan Diakomodir di APBDP

Taliwang, KOBAR – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumbawa Barat melalui Komisi III akan mengusulkan ketersediaan listrik di sejumlah wilayah pada pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBDP) mendatang. Termasuk membahas mengenai ketersediaan anggaran pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) di Desa Rarak Ronges Kecamatan Brang Rea dan Desa Talonang Kecamatan Sekongkang.

Ketua Komisi III, Dinata Putrawan ST, mengatakan, pembahasan mengenai kelistrikan itu diperuntukan bagi daerah yang belum tersentuh jaringan listrik. Selain itu akan didalami juga kondisi mangkraknya pembangunan PLTS di dua wilayah tadi.

“Pembahasan itu nantinya lebih difokuskan pada upaya mencari solusi. Tidak menutup kemungkinan, kita juga akan mengusulkan penambahan anggaran, apakah untuk merampungkan pembangunan PLTS yang terhenti, atau menggunakan model energi lain untuk mendorong listrik masuk ke daerah yang belum tersentuh,” ungkapnya.

Khusus mengenai tidak rampungnya pembangunan PLTS, ia menilai tentu sangat merugikan bagi wilayah penerima. Untuk itu, melalui pembahasan APBDP yang akan digelar awal Juni mendatang, PLTS akan dibahas secara serius.

“Yang jelas PLTS ini akan menjadi atensi. Kita juga akan menawarkan ke anggota lainnya untuk memberikan solusi mengenai keberlanjutannya, apakah akan dianggarkan lagi pembangunannya atau tidak,” timpalnya.

Terlepas dari persoalan itu, Dinata juga mengaku mendengar adanya upaya pengumpulan data terkait PLTS itu oleh Kejaksaan Negeri (Kejari) Sumbawa. Ia menghargai langkah Kejari jika memang mengendus adanya indikasi penyimpangan didalam pembangunannya.

“Kita hargai proses itu. Tetapi yang terpenting bagaimana mendorong pembangunan PLTS itu rampung agar dapat dimanfaatkan oleh masyarakat,” tukasnya.

Seperti diketahui, pembangunan PLTS di Desa Rarak Ronges Kecamatan Brang Rea dan Desa Talonang Kecamatan Sekongkang sejauh ini memang menjadi sorotan sejumlah pihak. Pasalnya, pembangunannya yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) sebesar Rp 800 juta hinga pengerjaannya berakhir tahun 2015 lalu, progres pembangunannya kurang dari 40 persen hingga berimbas pada pemutusan kontrak. Meski demikian, rencana pembangunan PLTS ini kembali akan dilanjutkan menggunakan APBDP mendatang. Apabila hal ini teralisasi maka akan berimplikasi pada penerimaan DAU daerah 2017 mendatang.

Dalam hal ini, pihak Kejari Sumbawa pun sudah mulai melakukan pemanggilan maupun mengumpulkan data terkait pembangunan PLTS ini. Informasi yang diterima media, salah satu yang dipanggil adalah Kuasa Direktur Perusahaan pelaksana proyek. (kjon/ktas)

KOMENTAR

Komentar

You May Also Like

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

MEMBIDIK REALITAS TERSERAK
Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat ternyata benar belum sepeserpun membayar ganti rugi tanah lokasi pembangunan rumah…