Meski PPJ Meningkat, PJU Terlantar Merata di KSB

“Realisasi PPJ Tahun 2015 Sebesar Rp 1,9 Miliar Lebih”

Taliwang, KOBAR – Masyarakat Sumbawa Barat sebagai salah satu konsumen listrik kembali mengeluhkan pelayanan Penerangan Jalan Umum (PJU). Pemerintah sebagai instansi pengelola layanan, dinilai belum melakukan langkah kongkrit guna memenuhi hak masyarakat. Masih banyak ditemukan PJU yang tidak berfungsi, padahal anggaran khusus pengelolaan lampu jalan ini terus mengalami peningkatan sepanjang tahun. 

Daniel (47), warga Kelurahan Menala, menyatakan kecewa berat kepada pemerintah sebagai pengelola dana ini. Sebab setiap bulannya ia harus membayar pajak retribusi PJU sebesar 10% yang dibayarkan secara bersamaan dengan tagihan listrik reguler.

“Kami sebagai masyarakat merasa dirugikan, lampu jalan di tempat kami sudah lama tidak menyala. Saya juga tidak tahu harus melapor kemana. Saya pernah bertanya kepada pihak PLN, tapi mereka bilang masalah itu sudah jadi tanggung jawab pemerintah daerah,” cetusnya.

Hal senada juga disampaikan H Musa (58), warga desa Lampok, Kecamatan Brang Ene, dimana lampu jalan yang berada di sekitar rumahnya tidak lagi menyala sejak 2014 lalu.

“Oh, kalau lampu di sini memang sudah lama tidak menyala, kalau tidak salah sudah satu tahun lebih,” ungkapnya.

Setiap tahun, jumlah anggaran PPJ yang diserahkan pihak PLN kepada Pemerintah sebenarnya terus mengalami peningkatan. Hal ini diketahui berdasarkan informasi yang disampaikan Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah (DPPKD) setempat.

Sekretaris DPPKD Sumbawa Barat, Sri Ayu Idayani SE MM, menyatakan, besaran Pajak Penerangan Jalan (PPJ) beberapa tahun terakhir mengalami peningkatan. Peningkatan jumlah ini berdasarkan jumlah pemakai atau pelanggan listrik yang semakin bertambah.

“Realisasi PPJ tahun 2015 lalu sebesar Rp 1,9 miliar lebih. Nilai ini meningkat sekitar 15 % dari tahun 2014 lalu yaitu Rp 1,6 miliar. Untuk tahun ini, kemungkinan akan ada kenaikan anggaran seiring jumlah pelanggan listrik yang meningkat,” kata Ayu.

Ayu menambahkan, anggaran itu dikelola oleh Badan Lingkungan Hidup (BLH) guna keperluan pemeliharaan sarana PJU setiap tahun, yang diawali dengan mengajukan proposal penggunaan anggarannya. “Jadi, BLH yang mengelola anggaran itu untuk pemeliharaan sarana PJU,” tandasnya.

Namun, informasi yang berbeda disampaikan otoritas Badan Lingkungan Hidup (BLH) setempat. Instansi ini justru menyampaikan jika sampai saat ini kesulitan dalam penyusunan anggaran pemeliharaan lampu jalan dikarenakan data jumlah lampu sesungguhnya yang belum diketahui.

“Sampai sekarang, kami belum tahu persis berapa jumlah lampu jalan yang ada di KSB. Seluruh datanya berada di Dinas Pekerjaan Umum (DPU) sebagai pemegang proyek pemasangan,” kelit Plt Sekretaris Badan Lingkungan Hidup, Muhammad Fauzi. (krom)

KOMENTAR

Komentar

You May Also Like

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

MEMBIDIK REALITAS TERSERAK
Luasnya lahan pertanian dan perkebunan yang dimiliki Kabupaten Sumbawa Barat, ternyata tidak menjamin daerah ini…