);

Masyarakat Klaim, Lahan Tongo 2 SP3 Tanah Ulayat

Taliwang, KOBAR – Lahan yang akan dipergunakan untuk menanam sisal di Tongo 2 SP3 kecamatan Sekongkang diklaim masyarakat merupakan tanah adat (ulayat), bahkan bukti yang memperkuat telah disampaikan kepada Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sumbawa Barat (Disosnakertran KSB).

Rusdiansyah selaku wakil ketua komunitas ulayat Talonang melalui selularnya senin 22/9 kemarin menegaskan, masyarakat tidak pernah mengambil lahan yang bukan milik mereka, justru sebaliknya pemerintah berencana mengambil apa yang sudah menjadi hak masyarakat untuk kepentingan kelompok tertentu, termasuk berdalih sudah menjadi keputusan pemerintah pusat.

“Pada saat kami melakukan hearing dengan Disosnakertran, disampaikan bahwa arel seluas 10.488.000 m2 atau seribu hektar lebih di Tongo 2 SP3 merupakan pencanangan transmigrasi sesuai dengan Surat Keputusan (SK) dari kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) bernomor 88/HPL/BPN/2002 tertanggal 21 Oktober 2002 tentang pemberian hak pengelolaan kepada Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi, padahal keputusan itu tidak secara spesifik menetapkan tempatnya,” timpal Rusdi.

Baca Juga :  Pertama di Indonesia, Bedah Rumah Libatkan Swasta

Jika aturan itu yang menjadi pijakan, maka keputusan itu harus diterima pemerintah Sumbawa saat itu, namun realitasnya justru ada keputusan pemerintah desa dan kecamatan saat itu yang menetapakan areal itu masuk kawasan ulayat, jadi kami perkirakan ada kepentingan kelompok tertentu untuk merampas tanah ulayat kami. “Tanah ulayat harga mati, jadi tidak bisa pemerintah merampasnya,” tegas Rusdi.

Masih keterangan Rusdi, saat pertemuan beberapa waktu lalu pernah disampaikan juga kepada kepala Disosnakertrans tentang adanya keputusan bersama Menteri Kehutanan dengan Menteri Transmigrasi tahun 2007 tentang pelepasan kawasan hutan produksi yang bisa dikonversikan, jadi apa yang disampaikan pihak Disosnakertrans hanya dalil yang tidak diperkuat dengan data.

“Dinas saat bertemu dengan kami tidak mampu memperlihatkan bukti akurat tentang pernyataan mereka, justru hanya memperlihatkan SK dari kepala BPN bernomor 88/HPL/BPN/2002 tertanggal 21 Oktober 2002 tentang pemberian hak pengelolaan kepada Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan peta situasi tahun 1994 yang tidak menerangkan detail lokasi,” urai Rusdi.

Baca Juga :  Warga Talonang Nikmati Sumur Bor Tenaga Surya

Rusdi juga menyinggung soal ancaman akan dilaporkan polisi terkait pengelolaan lahan tersebut. Justru langkah itu sangat ditunggu oleh masyarakat, agar bisa memperlihatkan bukti kepemilikan dan penetapan sebagai tanah ulayat, termasuk untuk menyelesaikan masalah tersebut dan setidaknya diketahui ada permainan apa di balik masalah lahan Tongo 2 SP3.

Diakhir penjelasannya, Rusdi menyampaikan bahwa ada putusan Mahkamah Kostitusi (MK) nomor 35 tahun 2012 tentang perubahan undang-undang 41 tahun 1999, termasuk surat edaran menteri kehutanan tahun 2013 yang mensosialisasikan hasil putusan MK tersebut. “Apapun dalil pemerintah, kami sebagai masyarakat yang menguasai lahan tetap akan bertahan, karena areal itu adalah tanah ulayat,” ungkapnya. (kimt)

Bagikan di :

KOMENTAR

Komentar

You May Also Like

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

MEMBIDIK REALITAS TERSERAK
Taliwang, KOBAR - Harta kekayaan pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) dalam bentuk asset bergerak dan tidak…