KPU Batasi APK Parpol dan Caleg

“1 Desa Hanya 5 Baliho dan 10 Spanduk”

Taliwang, KOBAR – Pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK) dan bahan kampanye telah diatur secara jelas dan tegas dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Peraturan Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU). Namun pada praktiknya, masih banyak Partai Politik (Parpol), maupun Calon Legislatif (Caleg) yang melanggar aturan itu.

Mungkin sudah dianggap lazim atau memang tidak tahu aturan, tampak menjamur sejumlah APK terpasang di tempat-tempat terlarang, seperti di pohon-pohon atau di area publik yang masuk dalam kawasan terlarang yang ditetapkan KPU dan Bawaslu.

“Sangat naif jika Parpol maupun Caleg tidak mengetahui aturan pemasangan APK. Apa mereka pura-pura tidak tahu, atau memang benar-benar tidak tahu. Jangan sampai mereka mengakali hukum, untuk memancing kami bertindak,” kata Gufran SPd, Koordinator Devisi Pengawasan dan Hubungan Antar Lembaga, Bawaslu Sumbawa Barat, kepada awak media ini.

Menurutnya, larangan tentang pemasangan APK di tempat-tempat tertentu sudah sering disampaikan pihaknya, baik melalui media massa, maupun media sosial. Bahkan hampir semua orang tahu, kalau pemasangan APK di tempat ibadah, sekolah, dan kantor pemerintahan, dilarang keras. Tapi kenapa masih ada saja yang melanggar?.

“Peraturan Bawaslu Nomor 28 tahun 2018, tentang pengawasan Pemilu, pasal 26, disebutkan, bahwa dalam hal ditemukan APK dan bahan kampanye yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan, Pengawas Pemilu memberikan rekomendasi penurunan dan pembersihannya kepada pihak terkait. Dalam hal ini, kami merekomendasikan penurunan dan pembersihannya kepada Satpol PP. Hal ini sudah sering kami sampaikan kepada semua parpol dan para caleg,” tukas Gufran.

Menurut Gufran, keterbatasan yang dimiliki pihaknya kerap kali menjadi celah oknum tertentu untuk melanggar. Sehingga peran aktif masyarakat untuk melapor jika menemukan adanya pelanggaran sangat dibutuhkan. Gufran pun menambahkan, jangan kan lokasi tempat pemasangan APK diatur, jumlahnya pun telah diatur.

“Peraturan KPU jelas kok, yakni satu caleg maksimal 5 baliho dan 10 spanduk per kelurahan dan Desa,” tandas Gufran. (kdon)

KOMENTAR

Komentar

You May Also Like

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

MEMBIDIK REALITAS TERSERAK
Taliwang, KOBAR - Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) penting bagi Warga Negara Indonesia…