Komisi I: Proyek Rumah Adat Harus Beres Tahun Ini!

Taliwang, KOBAR – Komisi I DPRD Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) mulai angkat bicara terkait proyek pembangunan rumah adat yang kemungkinan besar tidak akan rampung hingga kontrak kerjanya yang akan berakhir 23 Desember mendatang, lantaran melihat realitas kondisi lapangan yang progressnya sangat minim.

Komisi yang menjadi mitra kerja Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olah Raga (Dikbudpora) dimana proyek tersebut diprogramkan, meminta agar Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) untuk mengambil langkah tegas terhadap kontraktor pelaksana proyek rumah adat, salah satu yang harus dilakukan adalah memutuskan kontrak kerjanya.

“Dikpora selaku Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertanggung jawab atas program itu telah diminta untuk bersikap tegas mengambil tindakan, jika tidak ada keseriusan rekanan untuk melaksanakan pekerjaan, maka harus segera diputus aja kontraknya, sehingga ada waktu untuk memikirkan solusi, sehingga pekerjaan itu bisa rampung,” tegas anggota komisi I DPRD KSB, Muhammad Hatta.

Masih keterangan Hatta yang juga ketua fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) itu, sebelumnya Komisi I telah meminta agar mengantisipasi segala kemungkinan yang akan terjadi dalam pelaksanaan proyek pembangunan rumah adat itu. Menurut Hatta, langkah antisipasi yang dimaksud pihaknya agar Dinas Dikbdupora memantau secara terus menerus progress pekerjaan di lapangan. Termasuk dengan memantau proses pengerjaan fisik utama rumah adat yang dilaksanakan di Surabaya.

“Sampai sekarang dinas yakin kalau bisa selesai, karena di Surabaya dan Semarang tempat perakitannya. Nanti sampai di lokasi tinggal di setel saja. Namun sampai sekarang belum kelihatan sama sekali, bahkan mau ada pengiriman minggu ini katanya,” timpalnya.

Hatta menyatakan, jika hingga akhir masa kontrak pekerjaannya, pihak pelaksana tidak dapat menyelesaikan seluruh kewajiban pembangunan proyek rumah adat itu. Dinas Dikbudpora harus mengambil langkah tegas dan menyatakan pemutusan kontrak kerja jika keterlambatan penyelesaian proyek benar-benar dikarenakan keteledoran CV Agung Sembada selaku pelaksana.

“Saya kira tidak ada pilihan lain. Kalau kemudian keterlambatan penyelesaian proyek disebabkan karena kelalaian pelaksana, maka langkah tegas yang harus diambil dinas yakni memutus kontraknya,” tegasnya seraya menyampaikan, kebijakan addendum tidak dapat diberlakukan mengingat tahun 2014 segera berakhir. “Perpanjangan kontrak tidak bisa dilakukan, karena tidak ada waktu lagi. Jadi kalau memang keterlambatan benar-benar karena kesalahan kontraktor ya diputus kontrak saja,” tambah Hatta.

Disinggung soal pendeknya masa kontrak kerja yang membuat pembangunan rumah adat tersebut terancam tidak akan selesai tepat waktu. Hatta menegaskan, hal tersebut tidak bisa dijadikan alasan. Pasalnya proses penetapan jangka waktu kontrak kerja sebelumnya telah diatur sedemikian rupa oleh pemerintah. “Kalau memang benar karena waktunya yang kurang, maka yang harus dipertanyakan pihak pembuat kontrak. Namun yang jelas sekarang proyek rumah adat itu harus selesai akhir tahun ini. Maka kami minta kalau tidak bisa, harus ada pihak yang bertanggung jawab,” tandasnya.

Pantauan media ini di lokasi pada selasa 16/12 kemarin terlihat Bupati Kabupaten Sumbawa Barat (KSB), Dr KH Zulkifli Muhadli, SH, MM, meninjau lokasi pembangunan rumah adat bersama sejumlah pejabat lingkup pemerintahan, terlihat sekali kekecewaan orang nomor satu di Bumi Pariri Lema Bariri itu, karena pembangunan salah satu icon budaya itu merupakan atensi pemerintah KSB yang ingin diselesaikan di penghujung tahun ini. (kimt)

KOMENTAR

Komentar

You May Also Like

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

MEMBIDIK REALITAS TERSERAK
Taliwang, KOBAR - Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disosnakertrans) sangat serius untuk mengawal perusahaan yang…