);

Kerugian Petani KSB Akibat Gagal Panen Ditanggung Asuransi Pertanian

Taliwang, KOBAR – Kemarau panjang yang melanda Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) menyebabkan sebagian besar lahan pertanian di KSB mengalami puso. Belum lagi ancaman banjir, dan serangan Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) yang sulit ditebak, membuat para petani rawan gagal panen. Oleh karena itu, Dinas Pertanian, Perkebunan dan Peternakan (Distanbunak) setempat, mengupayakan agar seluruh petani di KSB ikut asuransi pertanian. Agar kerugian akibat gagal panen yang mereka alami diganti oleh asuransi.

“Kami akan upayakan agar seluruh petani di Sumbawa Barat ikut asuransi, terutama pada wilayah atau blok pertanian yang dipandang rawan terkena bencana. Baik itu bencana banjir, kekeringan ataupun serangan OPT,” tutur Suhadi SP MSi, Kepala Distanbunak KSB, kepada media ini, baru-baru ini.

Salah satu upaya yang akan dilakukan pihaknya, kata Suhadi, adalah melakukan koordinasi dengan Pemerintah Pusat terkait jatah atau kuota subsidi asuransi bagi petani KSB yang menjadi tanggungan pemerintah pusat. Sebab biaya asuransi selama ini, ditanggung atau dibayarkan oleh dua pihak, yaitu Pemerintah Pusat dan Pemerintah KSB. Dan sejak Pemerintah meluncurkan program asuransi pertanian, khusus Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP) pada tahun 2016, jumlah petani yang mengikuti program tersebut terus bertambah.

Baca Juga :  Manajemen Perusda Akan Direstruktur

“Jatah KSB dari Pusat untuk tahun ini hanya sekitar 2.000 hektare (ha). Ini sudah dikomunikasikan, ternyata bisa lebih. Dan kami sudah meminta agar bisa mencapai hingga 2.500 ha. Tahun depan akan kita upayakan lagi agar bisa mencapai 15.000 ha,” beber Suhadi.

Data yang dipegang pihaknya, sambung Suhadi, saat ini luas lahan yang terdampak akibat kemarau panjang mencapai lebih dari 2.000 ha. Data ini juga menjadi acuan dalam pengusulan ke Pemerintah Pusat, agar petani Sumbawa Barat mendapat bantuan dalam upaya mengatasi kerugian di musim tanam berikutnya.

Selain untuk antisipasi kerugian petani akibat musim kemarau, data yang sama juga diusulkan untuk melindungi petani dari kerugian akibat banjir yang diperkirakan terjadi pada musim tanam bulan Oktober 2019 hingga Maret 2020 mendatang.

“Program asuransi pertanian yang dilaksanakan Kementerian Pertanian saat ini adalah amanat Undang-undang Nomor 19 Tahun 2013, tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani. Pada pasal 37 ayat 1 disebutkan, bahwa Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya, berkewajiban melindungi usaha tani yang dilakukan oleh petani, dalam bentuk asuransi pertanian. Pengaturan itu dikuatkan dengan pasal 39 ayat 1, yang mengamanatkan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah memfasilitasi peserta asuransi pertanian dalam bentuk bantuan pembayaran premi asuransi,” jelas Suhadi.

Baca Juga :  Zulkarnain: Petani Korban Kekeringan Harus Dibantu Pemerintah

Di AUTP, urai Suhadi, petani padi hanya membayar premi Rp 36 ribu, atau 20 persen dari total premi Rp 180 ribu. Yang disubsidi Pemerintah Pusat Rp 144 ribu per ha per musim atau 80 persen-nya. Premi petani yang Rp 36 ribu inilah yang ditanggung oleh Pemerintah KSB. Jika terjadi musibah, baik itu banjir di musim hujan, atau kekeringan di musim kemarau, atau terkena hama penyakit, maka si petani akan dapat ganti rugi Rp 6 juta per ha.

“Banyak manfaat dari program Asuransi Pertanian ini. Oleh karena itu, kita akan terus upayakan agar seluruh petani di Sumbawa Barat menjadi peserta AUTP,” demikian Suhadi. (kras)

Bagikan di :

KOMENTAR

Komentar

You May Also Like

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

MEMBIDIK REALITAS TERSERAK
Muhanan: Konsep dan Aplikasinya Harus Jelas Mataram, KOBAR – Konferensi Internasional Wisata Halal, yang dibuka…