Kebijakan Konversi Mitan Ke Gas Jadi Celah Bermain Oknum Tertentu

“Diduga Jatah Mitan KSB Beredar di Lombok dan Sumbawa”

Taliwang, KOBAR – Rencana Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) dan Komisi III DPRD menambah kuota Minyak Tanah (Mitan) bersubsidi untuk kebutuhan masyarakat setempat nampaknya bakal sulit terwujud. Meski keduanya getol mengejar penambahan kuota mitan hingga ke pemerintah pusat, namun hingga saat ini belum ada kepastian. Disisi lain pemerintah pusat berencana segera menerapkan kebijakan konversi mitan ke gas secara menyeluruh di semua daerah. 

Kepala Bagian Administrasi Perekonomian dan Pembangunan (APP) Sekretariat Daerah Sumbawa Barat, Nurdin Rahman SE, tidak menyangkal jika upaya penambahan kuota Mitan untuk KSB telah dilakukan sejak lima tahun lalu. Namun hingga saat ini belum mendapat persetujuan dari pemerintah pusat.  Apalagi saat ini pemerintah pusat telah mencabut kebijakan Mitan bersubsidi dialihkan ke gas.

“Jadi, peluang kita untuk menambah kuota Mitan sangat kecil kemungkinannya, seiring kebijakan pemerintah pusat tentang konversi mitan ke gas tadi,” katanya.

Menurut pria yang akrab dengan panggilan Deo ini, sebelum kebijakan konversi Mitan ke Gas tersebut benar-benar diberlakukan di Kabupaten Sumbawa Barat, pemerintah terus berupaya mengatasi terjadinya kelangkaan Mitan, seperti yang kerap dikeluhkan masyarakat. Apalagi sesuai hasil rapat evaluasi Dinas Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) dan Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi (Disperindagkop) terkait pendistribusian Bahan Bakar Minyak (BBM) belum lama ini, lahir beberapa kesepakatan diantaranya, akan meningkatkan pengawasan dalam peredaran Mitan.

Ia mengamati, Kuota Mitan untuk Kabupaten Sumbawa Barat secara umum sebenarnya bisa mencukupi. Namun, karena faktor peredaran atau pendistribusiannya diduga tidak tepat sasaran, sehingga wajar selama ini Sumbawa Barat selalu kekurangan Mitan.

“Besar kemungkinan Mitan tidak terdistribusi sesuai kuota. Karena terindikasi pengecer atau agen tidak semua menjualnya  ke masyarakat,” katanya.

Ironisnya lagi, Mitan berubsidi yang diduga berasal dari KSB, beredar luas di pulau Lombok dan Sumbawa. Begitu juga sebaliknya, gas LPG 3 Kg yang disubsidi beredar luas di KSB.

‘’Kalau memang kondisinya sudah seperti ini, seolah-olah para pihak telah melakukan pembiaran terhadap peredaran Mitan dan Gas subsidi pemerintah beredar secara ilegal,” imbuhnya.

Karenanya, ia berharap agar para pihak yang berwenang meningkatkan pengawasan terhadap apapun bentuk barang yang disubsidi pemerintah, agar peruntukannya bagi masyarakat tepat sasaran.

“Bukankah dalam rapat evaluasi itu para pihak telah bersepakat untuk meningkatkan pengawasan dan bersepakat meretas pendistribusiannya yang ilegal?. Ini mestinya sudah harus dilakukan agar Mitan bersubsidi dapat terpenuhi sesuai kebutuhan masyarakat,” demikian Deo. (ktas)

KOMENTAR

Komentar

You May Also Like

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

MEMBIDIK REALITAS TERSERAK
Taliwang, KOBAR - Pembuatan sertifikat tanah melalui proyek operasi nasional agraria (Prona) yang digadang-gadang bebas biaya,…