Irawansyah Merasa Ada Kejanggalan Terkait Desakan PAW Dirinya

“Dia Mengaku Belum Terima Surat Tembusan”

Seteluk, KOBAR – Anggota DPRD Kabupaten Sumbawa Barat (KSB), Irawansyah SPd, merasa ada kejanggalan atas surat yang dilayangkan Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Hanura KSB kepada Ketua DPRD KSB, terkait pemberhentian dirinya sebagai anggota partai sekaligus pemberhentiannya dari DPRD.

“Saya merasa aneh saja. Surat itu justru terbit ditengah proses persidangan yang belum tuntas dilaksanakan di Badan Kehormatan (BK) Partai. Sempurna sekali kejanggalan yang terjadi,” ungkap Irawansyah, saat dikonfirmasi di kediamannya, Minggu (21/8), kemarin.

Berdasarkan pencermatan yang dilakukannya, persetujuan hingga penerbitan surat pemecatan itu diindikasikan tanpa sepengetahuan departemen ataupun bidang-bidang lainnya di kepartaian. Seperti dalam persetujuaannya, tidak ditembuskan ke Bidang Keanggotaan dan Kaderisasi. Termasuk kepada Ketua DPP Bidang Keorganisasian sebagai bidang yang mengetahui peraturan organisasi secara menyeluruh di kepartaian.

“Saya tidak tahu apakah hal itu sudah dilakukan atau tidak. Tetapi sebagai Partai besar, maka sangat penting bidang-bidang itu dilibatkan,” imbuhnya.

Irawan juga mengungkapkan kekecewaannya, lantaran tidak menerima tembusan surat rekomendasi pemecatan yang diterbitkan BK, hingga ditandatangani oleh Plh Ketua DPP. Padahal, sangat penting bagi dirinya menerima surat tersebut sebagai pihak yang menjalani persidangan.

“Kenapa justru DPRD diberikan, yang nota bene tidak memiliki ikatan apapun dengan partai?,” cetusnya.

Atas kejanggalan itu, ia mengaku akan mengkoordinasikannya langsung dengan BK Partai di Jakarta. Termasuk menindaklanjutinya dengan telah melayangkan surat ke Biro Hukum Pemrov NTB, lengkap dengan surat pembanding yang sebelumnya telah dikeluarkan BK maupun DPD Partai. Apalagi hal serupa yang berkenaan dengan pemecatan dirinya itu pernah terjadi sebelumnya.

“Bukankah dulu BK Partai yang telah mengeluarkan keputusan, dimana pemecatan itu terindikasi melanggar UU Parpol dan AD/ART Partai. Sekarang, justru BK sendiri yang melakukannya. Jadi, saya masih perlu mengkoordinasikannya lagi,” tukasnya.

Menurut Irawan, jikapun surat pemecatan itu benar adanya, maka masih ada proses hukum lanjutan yang akan ditempuh, yakni melayangkan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Hal itu diatur berdasarkan UU MD3 Nomor 14 tahun 2014 pasal 239 tentang pemberhentian antar waktu ayat 2 hurup d, pemecatan anggota diusulkan partai politiknya sesuai ketentuan peratuan perundang-perundangan dan pasal 241 ayat (1) dalam hal anggota parpol diberhentikan oleh partai politiknya sebagaimana dimaksud pasal 239 ayat (2) hurup d dan yang bersangkutan mengajukan keberatan melalui pengadilan.

“Negara kita negara hukum. Artinya, pemberhentian  baru dapat dikatakan sah setelah adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (inkrah),” tegasnya.

Sebelumnya, Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Hanura KSB dikabarkan telah mengajukan surat usulan Pergantian Antar Waktu (PAW) terhadap politisi muda daerah pemilihan (Dapil) I itu, kepada Ketua DPRD setempat. Surat bernomor 35/DPC HANURA KSB/VIII/2016 itu, ditandatangani Ketua DPC,  Syafruddin Denny, dan Sekretaris DPC, Burhan Agustono. Dalam surat yang turunnya berjenjang itu, setidaknya ada dua substansi yang disampaikan, yakni, yang bersangkutan telah dipecat status keanggotaannya dari partai politik serta pemberhentian yang bersangkutan dari keanggotaan DPRD. Sehingga pihak DPRD KSB diminta untuk segera melakukan proses Pergantian Antar Waktu (PAW). (ktas)

KOMENTAR

Komentar

You May Also Like

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

MEMBIDIK REALITAS TERSERAK
Kebijakan Presiden Joko Widodo untuk membatalkan ribuan Perda bermasalah bukanlah isapan jempol. Pemerintah melalui Menteri…