);

Gara-gara Belum Dibayar Lunas, Bangunan SDN 3 Seteluk Disegel Pemborong

“Anak-anak Belajar di Emper dan Mushallah”

Seteluk, KOBAR – Sebanyak 3 unit bangunan baru yang dibangun di SDN 3 Seteluk, Kecamatan Seteluk, Kabupaten Sumbawa Barat (KSB), disegel paksa oleh oknum pemborong pelaksana proyek, sejak hari minggu, (27/10). Akibatnya, aktifitas belajar mengajar terganggu. Para guru dan murid terpaksa menggelar kegiatan belajar mengajar di emper dan mushallah sekolah.

“Dari hari minggu sore, tiga bangunan kelas itu disegel pak. Hingga saat ini belum dibuka. Kasian anak-anak belajar di emperan dan mushallah sekolah,” tutur Hanif SPd, Kepala Sekolah SDN 3 Seteluk, saat ditemui awak media ini, Kamis, (31/10).

Dirinya, kata Hanif, tidak mengetahui persis alasan penyegelan tiga bangunan itu. Yang dia tahu dari oknum penyegel, bahwa pihaknya belum dibayar lunas oleh kontraktor pemilik proyek, yaitu PT Istaka Karya. Akibat kejadian itu, pihaknya, sambung Hanif, telah melapor ke Dinas Pendidikan Pemuda Olahraga (DISDIKPORA) setempat, terkait peristiwa itu. Namun pihaknya belum mendapat kepastian kapan segel akan dibuka.

Baca Juga :  RSUD Asy-Syifa’ KSB Dapat Nilai 90,5 Untuk Pelayanan JKN-KIS

“Semoga cepat dibuka pak. Supaya siswa bisa melanjutkan kegiatan belajar mengajar seperti biasanya,” harap Hanif.

Terkait masalah itu, sejumlah pihak angkat bicara. Aliatullah SH, Ketua Lembaga Perlindungan Anak (LPA) KSB, mengecam tindakan penyegelan fasilitas pendidikan dengan alasan apapun. Karena tindakan seperti itu menyebabkan kerugian bagi anak sebagai peserta didik.

“Dalam masalah ini, anak sudah dijadikan korban oleh pihak yang bermasalah, dan juga tindakan penyegelan ini telah melanggar hak anak untuk memperoleh pendidikan sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014,” kata Alia, resah.

Ia berharap agar pihak-pihak yang bersengketa dapat segera menyelesaikan dan menemukan jalan keluar atas masalah itu. Serta segera menghentikan tindakan penyegelan fasilitas pendidikan seperti yang terjadi sekarang.

“Pemda KSB melalui dinas terkait harus segera menyelesaikan masalah ini, agar tidak berlarut-larut dan menimbulkan masalah lain bagi anak yang menjadi korban,” tandas Aliatullah SH.

Baca Juga :  Jajak Pendapat IV

Sementara itu, Muhammad Hatta, Wakil Ketua Komisi I DPRD KSB, ketika ditemui media ini, ikut bicara terkait hal itu. Ia berharap agar pemerintah daerah segera menyelesaikan permasalahan yang terjadi pada tataran dunia pendidikan yang ada di KSB ini.

“Proses belajar mengajar tidak boleh terganggu di KSB, apalagi di tingkat Sekolah Dasar. Psikis anak dan tenaga pengajar bisa terpengaruh akibat hal itu,” tukas Hatta.

Media ini telah mencoba mengkonfirmasi persoalan itu kepada DISDIKPORA KSB. Namun hingga berita ini diturunkan, tak ada satu pun pejabat berwenang di SKPD itu yang bisa ditemui dan memberi keterangan. (kras)

Bagikan di :

KOMENTAR

Komentar

You May Also Like

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

MEMBIDIK REALITAS TERSERAK
“Rp 15 Juta Jadi Rp 12 Juta” Taliwang, KOBAR – Sebanyak 20 Kepala Keluarga (KK)…