Dinas Kesehatan Jadi Rebutan Parlemen Bertong

“Imbas UU Pemda Tahun 2014”

Taliwang, KOBAR – Nampaknya masih ada Satuan Kerja Perangakat Daerah (SKPD) di lingkup Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) yang dianggap sebagai Primadona. Bahkan, karena keseksian dan keaduhaiannya, dua Komisi di parlemen Bertong dikabarkan sempat memperebutkannya.

Anggota Komisi I DPRD Sumbawa Barat, Abdul Haman SPd, mengaku tidak keberatan dengan berkurangnya SKPD yang menjadi mitra kerjanya. Usai pendidikan tingkat SMA/SMK sederajat dan perguruan tinggi diboyong menjadi kewenangan Provinsi, kini Dinas Kesehatan yang selama ini menjadi mitranya kerjanya harus pula lepas.

“Kita tidak keberatan selama itu baik untuk daerah. Hanya saja, pola pengawasannya yang akan berbeda terutama pendidikan,” ungkapnya.

Terkait hal itu, pihaknya, kata Politisi Partai Gerindra ini, akan melakukan komunikasi dengan Pemprov NTB dalam kaitan, apakah pendidikan tingkat SMA/SMK sederajat dan perguruan tinggi di Dinas Pendidikan Kebudayaaan Pemuda dan Olahraga (Dikbudpora) Sumbawa Barat tetap dibawah pengawasan pihaknya (Komisi I, red) atau menjadi pengawasan DPR provinsi melalui Komisi yang membidangi masalah pendidikan.

“Itu yang akan kita komunikasikan. Sementara, secara detail mengenai kondisi pendidikan di KSB, kita yang lebih tahu. Jika kewenangan sudah diambil provinsi, maka segalanya menjadi hak prerogative mereka. Sementara kita hanya sebagai pelengkap saja,” katanya.

Kendati demikian, Haman tidak patah semangat. Pihaknya melalui Komisi I akan mendesak Pemerintah Provinsi untuk memperhatikan kualitas pendidikan secara menyeluruh. Termasuk mendesak menambah sarana dan prasarana penunjang agar hasil pedidikan menjadi berkualitas.

“Jangan sampai tersentral dan berkutat di pulau Lombok saja. Ingat, NTB masih rendah indeks pembangunan manusianya (IPM). Tentu, untuk meningkatkannya membutuhkan fasilitas yang merata,” cetusnya.

Disinggung mengenai pindahnya Dinas Kesehatan (Dinkes) dari pengawasan Komisi I ke Komisi III, Ia mengaku tidak ada masalah.

“Kita tidak mempermasalahkannya. Apalagi Komisi III juga kan kehilangan beberapa mitra kerja yang menjadi pengawasannya yakni, pertambangan,” tandasnya. (kjon/ktas)

KOMENTAR

Komentar

You May Also Like

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

MEMBIDIK REALITAS TERSERAK
Usai program Jambanisasi, program bedah rumah merupakan salah satu dari lima program pro-rakyat yang akan…