Bupati KSB Sambut Baik PTNNT Cabut Gugatan Arbitrase

Taliwang, KOBAR – Bupati Kabupaten Sumbawa Barat (KSB), Dr KH Zulkifli Muhadli, SH, MM menyambut baik sikap PT Nusa Tenggara Partnership BV (NTPBV), pemegang saham mayoritas PTNNT yang meminta penghentian dan penarikan tuntutan arbitrase yang  diajukan ke International Centre for Settlement of Investment Disputes (ICSID), yang berkaitan dengan pembatasan ekspor dan berujung berhentinya produksi tembaga dan emas di tambang Batu Hijau Sumbawa Barat.

Orang nomor wahid di Bumi Pariri Lema Bariri itu juga berharap dalam waktu tidak terlalu lama ada kelanjutan dari proses itu sendiri, termasuk mengingatkan untuk memperhatikan karyawan lokal, jika nanti perusahaan kembali beroperasi seperti biasanya.

“Saya menyambut baik keputusan perusahaan untuk menarik kembali gugatan arbitrasenya setelah muncul komitmen dari pemerintah pusat untuk membuka negosiasi formal dan mengadakan nota kesepahaman (Memorandum of Understanding/MoU) dengan PTNNT atas penghentian tuntutan arbitrase,” ucap Kyai Zul sapaan akrabnya

Masih keterangan Kyai Zul, penghentian sementara operasional Newmont harus menjadi pelajaran bagi masyarakat, karena telah dirasakan kondisinya setelah perusahaan merumahkan sebagian besar karyawannya. “Saya melihat kondisi masyarakat bingung dengan penghentian sementara operasional Newmont, jadi apa yang terjadi saat ini harus menjadi pelajaran,” tegas Kyai Zul.

Pada kesempatan itu Kyai Zul juga meminta kepada masyarakat untuk mulai mengurangi ketergantungan terhadap keberadaan PTNNT, dimana komponen masyarakat untuk kembali sesuai porsi masing-masing. “Para petani harus tetap menggarap sawah, peternak tetap melanjutkan usahanya, jadi semua warga KSB sudah siap jika Newmont berhenti beroperasi,” tandas Kyai Zul.

Sementara presiden direktur PTNNT Martiono Hadianto di berbagai media nasional mengatakan, langkah itu diambil karena kebijakan yang dibuat pemerintah Indonesia itu telah mengakibatkan dihentikannya kegiatan produksi di tambang Batu Hijau dan menimbulkan kesulitan dan kerugian ekonomi terhadap para karyawan PTNNT, kontraktor, dan para pemangku kepentingan lainnya.

Pengenaan ketentuan baru terkait ekspor, bea keluar, serta larangan ekspor konsentrat tembaga yang akan dimulai Januari 2017, yang diterapkan kepada PTNNT oleh Pemerintah tidak sesuai dengan Kontrak Karya (KK) dan perjanjian investasi bilateral antara Indonesia dan Belanda.

“Meski kami telah melakukan berbagai upaya terbaik selama enam bulan terakhir untuk menyelesaikan isu ekspor melalui komitmen atas dasar niat baik untuk mendukung kebijakan Pemerintah, PTNNT belum dapat meyakinkan pemerintah bahwa kontrak kerja berfungsi sebagai rujukan dalam menyelesaikan perbedaan yang ada,” ujar Martiono dalam keterangannya. (Kimt)

KOMENTAR

Komentar

You May Also Like

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

MEMBIDIK REALITAS TERSERAK
Taliwang, KOBAR - Untuk mendengarkan langsung aspirasi masyarakat, termasuk untuk menjawab persoalan, Bupati Kabupaten Sumbawa Barat…