Bupati KSB Keluhkan Pengalihan Kewenangan Pemkab Ke Pemprov

Nurdin: Provinsi dan Kabupaten Perlu Bersinergi

Taliwang, KOBAR – Kunjungan silaturrahim dan reses Anggota DPRD NTB Dapil V ke Kabupaten Sumbawa Barat, Selasa (15/3), tidak disia-siakan oleh Bupati Sumbawa Barat, Dr Ir H W Musyafirin MM. Dalam pertemuan yang dihadiri oleh Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa Barat, DPRD KSB, Forum Komunikasi Pimpinan Daerah, Kepala SKPD dan sejumlah wartawan. Bupati menyampaikan beberapa hal terkait infrastruktur dan sarana publik yang saat ini sedang dalam tahap pembangunan dan sangat membutuhkan perhatian dan sentuhan dari Pemerintah Provinsi NTB, termasuk mengeluhkan proses pengalihan kewenangan Pemerintah kabupaten (Pemkab) ke Pemerintah Provinsi (Pemprov).

“Saya sangat setuju dengan konsep sinergitas daerah, jalannya sudah terbuka untuk kita bekerjasama dalam memenuhi hak-hak masyarakat,” kata Bupati.

Namun Bupati berkeluh kesah, terkait dengan penarikan beberapa kewenangan Pemerintah Kabupaten ke Provinsi. Pada prinsipnya, Ia meminta agar Pemprov dapat memperhatikan pula hak pemerintah kabupaten utamanya dalam pengambilan pegawai PNS, mesti dilakukan pembahasan terlebih dahulu antar dua belah pihak.

“Saya kira ini tidak pas, mengingat hanya PTT ditinggalkan di sini,” bebernya.

Kedepannya, hal-hal seperti ini dapat dikomunikasikan dengan baik agar tidak terjadi kesalahan persepsi tentang batas kewenangan Kabupaten dan Provinsi.

“Kedepan kita perlu komunikasikan, baik pembangunan maupun perpindahan pegawai Kabupaten ke Provinsi,” tukas Bupati.

Menanggapi hal itu, anggota DPRD Provinsi NTB, Nurdin Ranggabarani SH MH, menyatakan, agar proses pembangunan daerah lebih terarah, semua pihak harus saling bersinergi demi percepatan pembangunan di bumi gora ini.

“Provinsi dan Kabupaten perlu sinergitas dalam mempercepat pembangunan,” tandas Nurdin.

Menurutnya, upaya percepatan pembangunan di NTB perlu dilakukan dengan serius. Berbagai pihak pun dituntut bersinergi untuk mencapainya. Apalagi NTB dibentuk oleh beberapa daerah Kabupaten, sehingga baik provinsi maupun Kabupaten harus memiliki visi yang sama terhadap arah kebijakan pembangunan masing-masing.

Memang dalam praktiknya, lanjut Nurdin, Provinsi terkesan berjalan sepihak dalam penerapan program pembangunan. Begitu pula Kabupaten, secara jelas penyampaian aspirasi ke Provinsi masih belum dianggap maksimal.

“Ya, kami sendiri tidak tahu persis seperti apa kendala daerah, apalagi dengan minimnya komunikasi,” imbuhnya.

Melalui kesempatan yang sama, Nurdin mengungkapkan, pertemuan langsung dirinya dengan SKPD yang berada di Kabupaten Sumbawa Barat, setidaknya sebagai wadah untuk mendapatkan informasi program yang mungkin didapatkan baik APBD Provinsi maupun APBN.

“Saya kira bagus, karena kita bisa langsung mengetahui seperti apa gambaran program Provinsi dan Pusat,” timpalnya.

Dirinya menekankan, pentingnya sinergitas antar lembaga ini agar pembangunan tidak tumpang tindih, sehingga pelayanan kepada masyarakat dapat ditingkatkan.

“Semuanya untuk pelayanan prima kepada masyarakat,” pungkasnya. (krom)

KOMENTAR

Komentar

You May Also Like

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

MEMBIDIK REALITAS TERSERAK
Taliwang, KOBAR - Ketentuan pembangunan sektor pariwisata yang bersumber pada pemanfaatan sumber daya yang ada, mengisyaratkan…