Bupati dan Wakil Bupati Akan Monitor Seluruh Proyek Secara Online

Taliwang, KOBAR – Jika beberapa tahun belakangan, Kepala Daerah di Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) hanya menerima laporan capaian pengerjaan proyek fisik dan non fisik dari Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), hingga ditengarai  banyak laporan yang tidak sesuai dengan fakta di lapangan, maka pelaksanaan proyek fisik dan non fisik mulai  tahun anggaran 2017 ini akan dikontrol secara ketat melalui Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD), yang bisa diakses secara online dan realtime.

Hal itu dibenarkan Kepala Bagian (Kabag) Administrasi Pembangunan dan Layanan Pengadaan Barang/Jasa Setda Sumbawa Barat,  Syahril ST, hingga memastikan SIPD tersebut penerapannya mulai diberlakukan tahun 2017 ini.

“Ya, penerapan SIPD itu sebagai bentuk pengawasan Pemkab terhadap seluruh kegiatan fisik dan non fisik yang dilaksanakan. Sistem ini mewajibkan PPK di setiap dinas tehnis yang melaksanakan kegiatan menyampaikan laporan kegiatan, capaian serta realisasi keuangan program yang dilaksanakan secara benar dan transparan,” ungkapnya.

Dijelaskannya, dalam pelaksanaan SIPD tersebut, pihaknya tidak serta merta akan menerima laporan kegiatan lapangan yang disampaikan PPK dinas tehnis. Tetapi lebih dulu akan melakukan crosscheck kembali ke lokasi untuk memastikan, apakah laporan yang disampaikan itu sudah sesuai dengan fakta yang ada di lapangan. Jangan sampai, karena dikejar waktu, PPK malah memanipulasi laporannya.

“Hal seperti itu tidak boleh terjadi lagi. Selain pihak kami, sistem ini juga akan dipantau langsung oleh Bupati dan Wakil Bupati serta pejabat berkompeten lainnya di lingkup Pemkab Sumbawa Barat,” timpalnya.

Menurutnya,  jika  dalam pantauan Bupati dan Wakil Bupati maupun pejabat berwenang lainnya menemukan adanya pengerjaan program fisik yang tidak sesuai  dengan laporan SIPD yang disampaikan,  maka hal itu dijadikan dasar untuk menegur dinas tehnis yang bersangkutan.

“Begitupun jika ditemukan adanya kegiatan yang tidak menunjukkan progress yang baik, maka akan diberikan peringatan keras dan penegasan untuk mempercepat pelaksanaannya sesuai tahapan yang dituangkan dalam kontrak,” terangnya.

Selain SIPD itu tujuannya untuk mengontrol seluruh kegiatan fisik dan non fisik, sistem ini juga tambahnya, bertujuan untuk memastikan setiap pelaksanaan program pembangunan yang dilaksanakan Pemkab berjalan sesuai rencana hingga berimplikasi terhadap pembangunan dan perekonomian masyarakat. Apalagi seperti dicontohkannya, penopang ekonomi masyarakat selain tambang, pertanian dan lain sebagainya masih sangat bergantung dengan pelaksanaan program daerah. Baginya, jikalau tidak ada kegiatan pemerintah, secara otomatis material bangunan, seperti produksi batu bata, pasir  dan lainnya akan menjadi kurang laku. Sementara, pengusaha, tukang dan masyarakat setiap harinya harus mengeluarkan biaya hidup dan keperluan lainnya.

“Jadi, penerapan SIPD ini akan memberikan efek yang sangat besar terhadap pembangunan maupun perekonomian masyarakat. Kita inginkan juga pelaksanaan setiap kegiatan pembangunan benar-benar diselesaikan tepat waktu,” cetusnya.

Ia kembali menegaskan, melalui penerapan SIPD tersebut tidak boleh ada lagi PPK yang memanipulasi data, baik itu mengenai perkembangan proyek, maupun realisasi program kegiatan yang tidak sesuai dengan fakta di lapangan.

“Kalau ditemukan, PPK yang bersangkutan secara otomatis tentu akan mendapat sanksi yang telah ditetapkan pemerintah. Kita bahkan telah menyampaikan hal itu ke PPK yang ada di setiap instansi untuk melaksanakannya secara benar,” pungkasnya. (ktas)

About The Author

KOBARKSB.com

See author's posts

Trending di KOBARKSB.com