BPMPPT Pastikan Tidak Ada Pungli dalam Pelayanannya

Hajam: Namun Tidak Semua Perijinan Gratis

Taliwang, KOBAR – Badan Penanaman Modal Pelayanan Perijinan Terpadu (BPMPPT) Sumbawa Barat memastikan akan mengambil tindakan tegas jika menemukan oknum pegawainya melakukan  praktik Pungutan Liar (Pungli) terhadap proses pelayanan perijinan kepada masyarakat. Hal itu dilakukan sesuai instruksi Presiden Jokowi untuk memberantas praktik suap dan pungli  dalam setiap pelayanan publik.

Kepala BMPPT Sumbawa Barat, Drs Hajamuddin, mengatakan, dalam proses pelayanan perijinan yang dilakukan selama ini, belum ditemukan satupun informasi keterlibatan pihaknya dalam praktik itu. Pelayanan diberikan sesuai standar operasional pelayanan (SOP) yang ditetapkan.

“Artinya, dalam pelayanan itu mengacu kepada proses serta mekanisme pungutan yang ditetapkan sesuai aturan.  Seperti untuk izin HO dan IMB misalnya, sudah ada ketentuan yang jelas terkait dengan besaran retribusi yang ditetapkan daerah,” katanya.

Ia mengaku terus mengingatkan pegawainya terkait dengan larangan praktik Pungli. Hal itu menurutnya merupakan tindakan yang tidak terpuji dan merugikan.

“Dalam setiap kesempatan, kita tiada henti-hentinya mengingatkan mengenai hal itu.  Kalau yang tidak boleh, ya jangan dilakukan. Retribusi sesuai Perda memang ada dan aturannya sudah sangat jelas,” ungkapnya.

Ia kembali menyatakan, layanan yang diberikan  selama ini bebas pungli. Selain juga mengedepankan semangat Ikhlas, Jujur, dan Sungguh-sungguh (IJS) dalam bekerja maupun dalam memberikan pelayanan.

Meski demikian, Hajam mengaku, tidak semua bentuk pengurusan itu sifatnya gratis. Artinya, mungkin saja ada biaya yang dipungut, namun sudah sesuai aturan dan masuk ke kas daerah dalam bentuk Pendapatan Asli Daerah (PAD).

“Seperti itu kira-kira. Pemungutan dapat dilakukan apabila sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan oleh aturan,” tambahnya.

Disinggung ketika nantinya ditemukan ada pihaknya yang melakukan hal tersebut, Hajam menyatakan akan langsung mengambil tindakan tegas. Bahkan tidak menutup kemungkinan akan dilaporkan kepada Bupati.

Untuk itu, dia berharap keterlibatan dan peran serta masyarakat mencegahnya, hingga melaporkannya jika menemukan adanya praktik-praktik ilegal semacam itu.

“Masyarakat bisa melapor jika menemukannya. Kami terbuka demi terwujudnya pelayanan yang bersih,” tandasnya. (ktas)

About The Author

KOBARKSB.com

See author's posts

Trending di KOBARKSB.com