BPK Sorot Tata Kelola Dana Parpol di KSB

Taliwang, KOBAR – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dikabarkan telah memberikan catatan khusus terkait tata kelola dana bantuan partai politik (Parpol) di Kabupaten Sumbawa Barat (KSB). Hal itu disampaikan kepada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri (Bakesbangpoldagri) setempat, disebabkan masih adanya kesalahan yang dilakukan oleh Parpol dalam pengelolaannya.  

Kepala Bakesbangpoldagri Sumbawa Barat (KSB), Ir H Joni Hartono MSc, menyebutkan, dengan adanya catatan tersebut, pihaknya akan langsung melayangkan surat kepada pengurus Parpol. Termasuk agar bisa melaksanakan semua kegiatan sesuai dengan aturan yang ada. Seperti penggunaannya 60 persen untuk pembinaan anggota dan pendidikan politik dan 40 persen untuk kelengkapan administrasi Parpol.

“Surat kita layangkan sebagai tidak lanjut catatan yang disampaikan BPK. Melalui surat itu, kita berharap kedepan tidak ada lagi catatan dari BPK dalam penggunaan dana Parpol ini,” ujarnya.

Setidaknya ada beberapa hal yang menjadi catatan BPK dalam penggunaan Dana Parpol tersebut. Sebut saja masih adanya parpol yang belum menyerahkan Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) penggunaannya pada tahun anggaran 2015. Parpol tersebut yakni Partai Hanura, Partai Gerindra, dan PPP. Selain itu alokasi penggunaan dana bantuan keuangan untuk pendidikan politik pada tiga parpol tersebut belum sesuai dengan ketentuan yang ada.

“Apabila LPJ penggunaannya belum juga diserahkan, ketiga Parpol itu terancam tidak akan bisa menerima bantuan dana parpol untuk tahun selanjutnya,” terangnya.

Tidak hanya itu, laporan pertanggung jawaban penggunaan anggaran untuk tujuh Parpol lainnya yakni  PBB, PDIP, PAN, Golkar, PKB, Nasdem, dan PKS berdasarkan catatan itu diketahui juga tidak dilengkapi alat pendukung yang memadai. Termasuk format laporan pertanggung jawaban penerimaan dan pengeluaran dana bantuan juga belum sesuai dengan ketentuan.

“Semua Parpol ini mendapatkan bantuan berkisar mulai dari Rp 26-53 juta. Dengan total anggaran sekitar Rp 391.776.525,” ungkapnya, seraya berharap agar Parpol yang menerima bantuan itu segera menyampaikan laporannya sesuai aturan yang ditetapkan. (ktas)

KOMENTAR

Komentar

You May Also Like

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

MEMBIDIK REALITAS TERSERAK
Kasus perceraian Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkup Pemkab Sumbawa Barat terbilang cukup tinggi. Bagaimana…