BK-Diklat Godok Pansel Pejabat Eselon II

“45 Persen Internal, 55 Persen Eksternal”

Taliwang, KOBAR – Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) melalui Badan Kepegawaian Pendidikan dan Latihan (BK Diklat), mulai menggodok aturan dan komposisi Panitia Seleksi (Pansel) yang akan bertugas melakukan evaluasi dan verifikasi pejabat yang masuk kategori pimpinan tinggi pratama (Pejabat Eselon II, red). Adapun komposisi personil yang akan dilibatkan dalam pansel tersebut, terdiri dari kalangan internal pemerintah dan unsur eksternal pemerintahan.

Kabid Mutasi dan penempatan pejabat pada BK Diklat, Hasanuddin SIp Msi, yang dikonfirmasi dalam ruang kerjanya mengatakan, tahapan yang sedang dilakukan saat ini adalah mempersiapkan draf beserta rancangan komposisi personil yang dapat dilibatkan dalam pansel, karena dalam aturan, hanya disampaikan bahwa komposisi itu terdiri dari kalangan internal pemerintah dan eksternal pemerintahan. “Aturan hanya menyebutkan 45 persen dari internal,” tuturnya.

Masih keterangan Hasanuddin, penetapan pansel memang menjadi kewenangan pimpinan daerah, namun harus dikoordinasikan terlebih dahulu dengan Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN). “Pansel sampai saat ini belum terbentuk, karena masih dilakukan analisa komposisi yang akan dilibatkan dan untuk mendapatkan kepastian soal komposisi harus dikoordinasikan dengan KASN dan itu belum dilakukan,” bebernya.

Dibeberkan Hasanuddin, pembentukan pansel sesuai kebutuhan atau saat akan dilakukan pengisian terhadap pejabat eselon II, sementara saat ini, pejabat eselon II yang lowong hanya jabatan Sekretaris Daerah (Sekda). “Saat ini kami masih menunggu perintah Bupati, apakah akan dibentuk pansel untuk menentukan dan menetapkan sekda devinitif atau mungkin Bupati ingin melakukan penempatan jabatan eselon II lainnya, jadi saya belum bisa memastikannya,” timpalnya.

Disampaikan Hasanuddin, aturan harus dibentuk Pansel merupakan hal yang baru dalam dunia birokrasi, sehingga dirinya belum bisa menyampaikan secara detail, namun yang pasti saat ini baru pada tataran pemerintah provinsi yang telah membentuk pansel untuk pengisian beberapa jabatan eselon II. “Kami akan belajar dari pemerintah provinsi yang sudah mulai menggunakan pansel untuk pengisian jabatan eselon II,” akunya.

Untuk memastikan akan dibentuk pansel, Hasanuddin menyarankan agar dikonfirmasikan langsung dengan penjabat Bupati KSB, karena yang memastikan pembentukan pansel adalah pimpinan daerah selaku pemilik kewenangan untuk melakukan mutasi atau pengisian jabatan. “Silakan tanya langsung Bupati untuk kepastiannya, namun yang pasti kami sedang mempersiapkan berkas atau proses untuk pembentukan pansel,” ungkapnya lagi.

Informasi yang dihimpun media ini, penjabat bupati sedang melakukan konsultasi dengan KASN, termasuk dengan Gubernur NTB tentang rencana pergeseran pejabat eselon II, termasuk rencana mengusulkan sekda devinitif. Jawaban atas konsultasi itu belum diterima, sehingga belum bisa dipastikan apakah pansel akan segera terbentuk. (kimt)

KOMENTAR

Komentar

You May Also Like

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

MEMBIDIK REALITAS TERSERAK
“2 Lokasi Toko IMB-nya Dicabut” Taliwang, KOBAR - Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil…