40 Persen Dana Desa di KSB Sudah Terserap

“Rp 16,10 Miliar Untuk 64 Desa”

Taliwang, KOBAR – Penyaluran anggaran Dana Desa di Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) terhitung tinggi. Berdasarkan data Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) setempat, dari Rp 16,10 miliar yang dialokasikan pusat kepada 64 desa, sekitar 40 persennya saat ini sudah mengalir ke kas desa.

“Kalau bicara nasional memang daya serapnya masih minim. Tapi kalau kita di KSB ini masuk yang daya serapnya tinggi mecapai 40 persen dari yang dialokasikan pusat,” jelas Kepala Bidang (Kabid) Pemerintahan Desa (Pemdes) BPMPD KSB, Abdul Muis, S.Sos, kepada wartawan, Selasa (15/9) kemarin.

Meski daya serapnya terhitung tinggi, tetapi terdapat pesoalan di sisi lainnya. Muis mengungkapkan, pelaporan dari kegiatan pemanfaatan anggaran tersebut hingga saat ini belum disampaikan masing-masing desa. “Pelaporannya yang belum kita terima sekarang,” timpalnya.

Selain soal pelaporan, Muis menyebutkan, pihak desa sejauh ini masih kebingungan untuk membelanjakan anggaran Dana Desa yang telah diterimanya. Perubahan beberapa kali nomenklatur pemanfaatan anggaran Dana Desa, membuat pemerintah desa (Pemdes) tak berani mengeksekusi anggaran yang bersumber dari pusat itu.

“Sebelumnya di aturan bisa dimanfaatkan untuk untuk pembiayaan belanja kebutuhan Pemdes, pemberdayaan, pembangunan dan hal-hal tak terduga. Tapi regulasi terbaru hanya untuk dua item saja, yakni pembangunan dan pemberdayaan. Ini kemudian yang membuat desa kebingungan sehingga ragu untuk membelanjakannya,” urai Muis.

Terkait proses pencairan lanjutan Dana Desa yang secara nasional masih minim daya serapnya? Muis mengatakan, baru-baru ini bupati/walikota se-Indonesia telah diundang oleh Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (KDPDTT) untuk membicarakannya. Dalam pertemuan tersebut mencuat penyebab minimnya daya serap anggaran Dana Desa dikarenakan prosedur dan menakismenya yang terus berubah. Kondisi itu membuat daerah kesulitan melakukan penyesuaian aturan, mengingat setiap perubahan harus diikuti hingga ke daerah.

“Kalau ikut aturan itu sangat berat. Di tingkat kabupaten/kota saja, seperti di kita ini (KSB), belum buat Perbup pelimpahan kewenangan. Nah, belum lagi di desa yang belum buat RPJMDes RKPDes-nya. Itu semua berhubungan dengan prosedur pencairan Dana Desa dan banyak daerah yang belum menyelesaikannya,” bebernya.

Karena itu, untuk mensiasatinya, pemerintah pusat telah membuat kebijakan untuk mempermudah proses pencairan lanjutan Dana Desa. Muis mengaku, persyaratan-persyaratan pencairan Dana Desa sementara akan disederhanakan dengan akan diterbitkannya Surat Keputusan Bersama (SKB) antara KDPDTT, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

“Nah SKB itu juga akan dibuat di tingkat kabupaten/kota antara BPMPD, Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKD) dan Badan Perencana Pembangunan Daerah (Bappeda) untuk menjamin Dana Desa terserap maksimal sampai ke desa penerima,” pungkasnya. (kimt)

KOMENTAR

Komentar

You May Also Like

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

MEMBIDIK REALITAS TERSERAK
Agus Hadnan: Tidak Ada Kebijaksanaan! Taliwang, KOBAR - Surat teguran ketiga yang dilayangkan Polisi Pamong Praja…