Satu Persatu Kepala Desa di KSB Terkena Jerat Hukum Dana Desa

“2 Kades Telah Masuk Bui, 4 Kades Sedang Diproses Polisi”

Taliwang, KOBARKSB.com – Semenjak UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa disahkan, jabatan Kepala Desa (Kades) ramai peminat. Pilkades serentak tak pernah sepi peserta. Maklum, jumlah anggaran yang dikelola desa, dari tahun ke tahun, terbilang fantastis. Rata-rata desa memiliki kas miliaran rupiah pertahun. Hal itu bukannya membuat para kades terpacu membangun desanya, tapi malah banyak oknum kades terpicu untuk nyolong.

Seperti yang terjadi di Kabupaten Sumbawa Barat (KSB). Satu persatu oknum kades di bumi pariri lema bariri ini terkena jerat hukum dana desa. Hingga saat ini, sudah 2 orang kades masuk bui gara-gara dana desa. Pertama, MS, mantan Kepala Desa Belo, Kecamatan Jereweh periode 2013-2019, dia terjerat kasus korupsi, dengan total kerugian negara Rp 524.707.830. Kedua, HT, mantan Kepala Desa Kemuning, Kecamatan Sekongkang, dengan total kerugian negara Rp 981.995.549. Kini keduanya telah mendekam di balik jeruji besi.

Kepala Kepolisian Resor (Kapolres) Sumbawa Barat, AKBP Mustofa SIK MH, dalam konferensi pers, di Mabes Polres KSB, Jum’at, (8/11), membeberkan, selain 2 mantan Kepala Desa yang sudah menjadi tersangka (P-21), 4 Kades lainnya sedang dalam proses polisi.

“Tahun 2019 ini, ada 6 Kepala Desa yang diproses hukum. 2 sudah ditetapkan sebagai tersangka, atau memenuhi syarat (P-21). 2 Kades dalam proses penyelidikan, dan 2 lainnya sedang cek fisik atau klarifikasi lapangan yang kita duga tersangkut korupsi,” ungkap Mustofa.

Selain itu, tambah Kapolres, bahwa kasus penyelewengan dana desa terjadi disebabkan oleh dua hal, yakni, memperkaya diri sendiri dengan niat korupsi, dan ketidaktahuan kepala desa tentang tata cara pengelolaan dana desa yang baik dan benar.

“Untuk kades lainnya, polisi dan pemerintah membuka ruang untuk memberikan pemahaman terkait pengelolaan dana desa yang benar sesuai aturan hukum,” tukas Kapolres.

Sementara itu, Andi Subandi SPd, Kepala Desa Sapugara Bree, Kecamatan Brang Rea, kepada media ini, menerangkan, bahwa penyebab adanya penyelewengan Dana Desa oleh Kepala Desa, karena oknum Kades itu telah menyalahi komitmennya sebagai pelayan masyarakat, dan khianat atas amanah diberikan rakyat kepada dirinya. Akan tetapi, bentuk pengawasan dan bimbingan dari dinas terkait juga penting, agar supaya para Kades dapat terhindar dari persoalan hukum.

“Kami berharap kepada Pemerintah Daerah atau Dinas terkait agar mengutus ke satu desa minimal satu orang pendamping. Sebagai upaya untuk memberikan pembinaan dan pendampingan terkait proses dan tata cara pengelolaan dana desa yang baik dan benar,” kata Andi, Kades era Pilkades serentak, yang telah menjabat hampir 3 tahun.

Memang, sambung Andi, Dana Desa itu seksi untuk dibicarakan dan diberitakan, sebab pengelolaannya diawasi oleh seluruh masyarakat yang ada di Desa. Namun keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM) di Pemerintah Desa juga, menjadi salah satu penyebab penyalahgunaan dana desa.

“Namun kita juga harus tahu, di dalam SKPD juga banyak kok temuan terkait penyalahgunaan anggaran. Hanya saja luput dari pantauan. Untuk itu, mari kita saling membenahi,” tutup Andi Subandi.

Untuk diketahui, ancaman hukuman terhadap tersangka penyalahgunaan dana desa, berupa pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 4 tahun, dan paling lama 20 tahun. Dengan denda paling sedikit Rp 200 juta, dan paling banyak Rp 1 miliar. (kdon)

About The Author

KOBARKSB.com

See author's posts

Trending di KOBARKSB.com