);
11/02/2020

PORTAL BERITA KOBAR

kobarksb.com

PT Mirambi Energi Lalai, Karyawan Ancam Mogok Kerja

Taliwang, KOBAR – Lima puluh lebih karyawan PT. Mirambi Energi datangi kantor PLN UPK Tambora Sumbawa Barat, mereka menuntut hak mereka dari pihak management perusahaan agar segera diselsaikan. Seperti tunggakan BPJS Kesehatan, BPJS ketenagakerjaan, upah lembur reguler serta Alat Pelindung Diri (APD).

“Kami menuntut penunggakan yang selama ini tidak pernah dibayar oleh pihak Management PT. Mirambi Energi,” ungkap Desta Susanto (27), salah satu karyawan Perusahaan, saat dikonfirmasi media ini, Senin, (10/02) sore.

Ia mengaku, sangat menyayangkan respon PLN-T selaku pemberi Subkon. Seharusnya mereka menekan pihak Management PT Mirambi Ebergi, terkait apa yang menjadi keluhan karyawan selama ini.

“Pihak management dengan karyawan sudah sering kita lakukan mediasi agar mendapatkan solusi terbaik dari setiap persoalan yang terjadi. Hanya saja, pihak management PT. Mirambi Energi kurang memiliki etikat baik,” ujar Desta.

Masih Desta, 53 karyawan PT. Mirambi Energi tersebut berencana melakukan aksi mogok kerja pada tanggal 17 Februari 2020 mendatang, apabila hak mereka belum juga diselsaikan.

Dikonfirmasi media ini, Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi (Disnakertrans) Sumbawa Barat, Tohiruddin SH, Kepala Bidang Hubungan Industrial dan Pengawasan (HIWAS), mengatakan, bahwa PT. Mirambi Energi diduga belum membayar upah lembur di jam reguler dan hari libur Nasional. Baru yang basic saja yang telah dibayarkan.

“Berharap agar pihak Perusahaan segera menunaikan apa yang menjadi kewajiban mereka, ketika tiadak, kami akan panggil pihak perusahaan tersebut,” kata Tohir tegas.

Sementara itu, Setiyono, selaku Site Kordinator PT. Mirambi Energi, membenarkan terkait adanya keterlambatan pembayaran, namun keterlambatab itu bukan dari mereka, tapi dri pusat PT Mirambi Energi itu sendiri.

“Memang benar ada keterlambatan pembayaran terkait dengan yang dikeluhkan karyawan. Dan dalam hal ini akan segera diselesaikan atas apa yang menjadi hak karyawan,” tutupnya. (kras)

Bagikan di:

KOMENTAR

Komentar