Taliwang, KOBAR – Pendapatan tambahan para Pegawai Negeri Sipil (PNS) berupa Tunjangan Kinerja Daerah (TKD) bakal tidak bisa terbayarkan untuk saat ini, lantaran pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) mengalami defisit anggaran yang cukup besar, termasuk program yang masuk dalam aspirasi anggota DPRD KSB pun terancam dicoret dalam APBDP 2015.
Program kegiatan dalam bentuk proyek yang akan menelan anggaran besar dan belum ditenderkan juga bakal menjadi korban rasionalisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBDP) tahun 2015, termasuk pembangunan gedung sayap DPRD KSB, bahkan sudah ada beberapa catatan program yang akan kena pemangkasan, namun belum bisa dipublis, lantaran belum masuk dalam pembahasan klinis.
Menyinggung soal rencana pemangkasan TKD, ketua komisi I DPRD KSB, Drs M Thamzil MM, yang dimintai komentar mengakui jika ada pembahasan awal diluar mekanisme formal tentang pendapatan tambahan itu dicoret, agar bisa melakukan penghematan anggaran atau setidaknya bisa menutupi defisit anggaran yang sedang dialami. “Belum ada penetapan bahwa TKD akan dihapus,” ucapnya kepada media ini kemarin.
Pada kesempatan itu Thamzil mengakui bahwa menghilangkan TKD merupakan salah satu opsi yang disampaikan pihak eksekutif, karena anggaran untuk membayar TKD cukup besar, hal itu yang menguatkan asumsi bahwa pendapatan tambahan itu akan hilang. “Kalaupun itu menjadi opsi terbaik dalam menyelamatkan anggaran daerah yang sedang mengalami defisit, bisa saja akan disetujui, namun bukan dihilangkan sama sekali,” timpalnya.
Disampaikan Thamzil, mungkin sampai akhir tahun ini, pemerintah tidak bisa melakukan pembayaran atas TKD dan yang tidak terbayarkan itu harus menjadi hutang yang akan dibayarkan pada tahun anggaran mendatang. “Saya tidak setuju kalau TKD dihilangkan, tetapi kalau ditunda pembayarannya atau akan dibayarkan sekaligus pada tahun 2016, maka saya akan setuju dengan opsi tersebut,” tandasnya.
Thamzil juga menyampaikan, bahwa pemangkasan TKD atau tidak bisa dilakukan pembayaran atas TKD untuk akhir tahun 2015 masih dalam wacana dan semoga itu tidak menjadi bagian dari alternatif dalam menyelamatkan APBD yang sedang defisit.
Thamzil menolak, jika program yang masuk dalam aspirasi akan dicoret, termasuk beberapa proyek yang telah ditetapkan, karena bisa jadi proyek yang belum ditender dan ingin dicoret itu termasuk kebutuhan masyarakat. Sehingga diharapkan ada kesepahaman bersama antara legislatif dan eksekutif bahwa program yang tidak bisa dikerjakan menjadi program prioritas untuk tahun berikutnya. “Saya harap tidak ada program yang dihapus, tetapi ada rasionalisasi atau pemindahan waktu pelaksanaan program,” tuturnya. (kimt)
About The Author
Bagi
Trending di KOBARKSB.com
- 62
Taliwang, KOBAR - Rencana penghapusan dana aspirasi dewan yang didengungkan pemerintahan baru kabupaten Sumbawa Barat telah menimbulkan persepsi beragam dari sejumlah kalangan. Rencana itu bahkan menjadi “Bola Liar”, terlebih lembaga legislatif itu ditengarai belum mampu menempatkan dana aspirasi selama ini dengan adil. Menanggapi hal itu, Ketua DPRD Sumbawa Barat, M Nasir ST,… - 60Taliwang, KOBAR - Bupati Kabupaten Sumbawa Barat (KSB), Dr KH Zulkifli Muhadli, SH, MM berharap kepada 25 orang anggota DPRD KSB yang dilantik menjadi mitra kerja terbaik eksekutif dalam melaksanakan roda pemerintahan. Diingatkan Kyai Zul sapaan akrab Bupati KSB, anggota DPRD adalah bagian dari pemerintahan yang tidak bisa terpisahkan, karena eksekutif…
- 57Taliwang, KOBAR - Sejumlah aset daerah yang masih mangkrak dan belum dimanfaatkan, menjadi perhatian serius para wakil rakyat di Bertong. Kinerja Pemerintah dipertanyakan, karena hingga saat ini, sejumlah rekomendasi mereka terkait sejumlah aset potensial yang dimiliki daerah tak kunjung bergeliat dan menjadi pundi bagi daerah. “DPRD melalui komisi teknis, dalam hal…
- 56Dinata: Jangan Diam Saja, Harus Ada Langkah Tegas Pemerintah! Taliwang, KOBAR - Puluhan tower atau menara telekomunikasi yang berdiri di sejumlah titik di seantero Kabupaten Sumbawa Barat ternyata tidak satupun yang memberikan kontribusi untuk Pendapatan Asli Daerah (PAD). Tercatat, dari tahun 2014 hingga 2015, retribusi yang diatur dalam Perda Nomor 35…
- 54Gebrakan "Luar Biasa" pemerintahan baru Kabupaten Sumbawa Barat dengan akan menghapus dana Aspirasi DPRD setempat patut diacungi dua jempol. Meski pada akhirnya penghapusan dana itu akan membuat kalangan DPRD "Susah Tidur" dan menimbulkan reaksi beragam, tetapi kebijakan itu sudah sangat tepat, agar peruntukan anggaran daerah digunakan sesuai pada tempatnya, proporsional…
- 54Abdul Muis: Amanat UU, 10 Persen Dari DAU Taliwang, KOBAR - Kabar gembira bagi desa-desa di Kabupaten Sumbawa Barat (KSB). Pasalnya pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Perubahan (APBDP) tahun ini, pemerintah akan menambah jumlah anggaran Alokasi Dana Desa (ADD). Berdasarkan data Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) KSB, pada anggaran…
Eksplorasi konten lain dari KOBARKSB.com
Mulai berlangganan untuk menerima artikel terbaru di email Anda.
