Bersama Pulihkan Sumbawa Barat

Gempa hebat dan beruntun yang menghantam Nusa Tenggara Barat (NTB) lima minggu berturut-turut, dampaknya tidak hanya dirasakan warga di Pulau Lombok, warga Pulau Sumbawa pun turut merasakan dampaknya. Terutama sejak gempa M=7,0, (19/8), yang berpusat di barat laut Sumbawa, kehidupan sosial dan ekonomi warga Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) rontok. Ribuan rumah penduduk luluh lantak, puluhan ribu penduduk KSB mengungsi di tenda-tenda. Kepanikan dan trauma pun melanda, karena gempa dengan skala rata-rata M=5,0 bertubi-tubi menyusul setelah itu. Tanggap darurat yang ditetapkan Gubernur NTB dari tanggal 20 hingga 25 Agustus, hampir dibilang membuat ekonomi masyarakat lumpuh. Maklum, seluruh aktifitas pemerintahan dan sekolah di KSB selama masa tanggap darurat diliburkan. Seluruh sumber daya daerah dikerahkan dan fokus untuk mengidentifikasi cakupan lokasi bencana, jumlah korban, kerusakan prasarana dan sarana, dan gangguan terhadap fungsi pelayanan umum serta pemerintahan.

Setelah masa tanggap darurat berakhir, Minggu, (26/8), pukul 02.33.20 WITA, wilayah KSB kembali diguncang gempa bumi M=5,5. Pusat gempa yang berlokasi di darat, pada jarak 25 KM arah utara Kota Taliwang, membuat suasana kembali mencekam. Bupati Sumbawa Barat spontan menetapkan status tanggap darurat mulai tanggal 26 hingga 28 Agustus 2018. Beruntungnya, selama masa tanggap darurat itu, Bupati meminta agar seluruh aktifitas pemerintahan dan sekolah tetap aktif seperti biasa. Keputusan yang diambil Bupati dinilai tepat dan bijaksana, guna memulihkan kembali kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat seperti sediakala.

Harus kita sadari, bahwa bencana alam adalah sebuah keniscayaan dalam kehidupan manusia di dunia. Namun, dengan frekuensi yang begitu sering, ditambah skala kerusakan yang begitu besar, hingga menelan banyak korban jiwa, menjadi sesuatu yang luar biasa dan perlu disikapi sejak dini. Akibat bencana alam, segala hal yang telah dicapai, musnah dalam sekejap. Semua jerih payah dan tetesan keringat bertahun-tahun, tersapu dalam hitungan menit, bahkan detik. Demikian juga kemajuan yang telah diperoleh, dinihilkan tanpa ampun. Semuanya itu membawa manusia, terutama para korban, seolah kembali ke titik nol.

Seringnya bencana alam melanda, terutama gempa bumi, menuntut Pemerintah Daerah (Pemda) untuk menyiapkan dan melakukan upaya sistematis untuk meminimalisasi dampak bencana, terutama untuk meminimalisasi korban jiwa. Pertama, perlu alokasi dana penanggulangan bencana disiapkan oleh APBD dengan jumlah yang memadai. Dana itu sangat dibutuhkan untuk mendukung tanggap darurat, seperti membangun tempat pengungsian, mengevakuasi korban, menyediakan makanan dan minuman, serta membangun kembali rumah dan permukiman warga yang hancur.

Kedua, wilayah rawan gempa dan struktur tanah yang labil harus dipetakan dan diindetifikasi. Pemda harus mengawasi ketat mutu bangunan. Pemberian izin mendirikan bangunan (IMB) harus lebih diperketat. Di samping kualitas bangunan, perlu pula diperhatikan lokasi bangunan. Tidak boleh ada bangunan dan permukiman di wilayah rawan longsor. Ketiga, Pemerintah KSB perlu memiliki alat berat seperti eskavator dalam jumlah yang memadai, dan menyebar, sehingga cepat dimobilisasi untuk membongkar dan mengangkat puing dan reruntuhan. Pada situasi normal, peralatan berat itu bisa dipakai untuk membangun jalan raya, irigasi, dan infrastruktur lainnya.

Keempat, masyarakat harus diajar untuk bisa melihat pentingnya menjaga lingkungan. Tidak membabat hutan dan membuang sampah di sembarang tempat. Masyarakat juga harus diedukasi untuk membangun rumah tahan gempa dan bereaksi secara benar ketika terjadi bencana gempa. Upaya-upaya itu perlu dilakukan, karena mencegah adalah di atas segala-galanya. Oleh karenanya, kondisi yang tak bisa dihindari tersebut seharusnya membawa kita semua untuk hidup bersahabat dengan alam dan lingkungan. Sebab, dampak luar biasa yang ditimbulkan oleh bencana, sebenarnya akibat kekurangpedulian kita terhadap alam dan lingkungan, di samping belum maksimalnya prosedur tetap tanggap darurat pasca bencana.

Meski Presiden Joko Widodo dikabarkan telah mendatangani Instruksi Presiden (Inpres), (23/8), tentang Penanganan bencana gempa bumi di NTB. Dengan Inpres, Nomor 5 Tahun 2018, tentang percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana gempa bumi di NTB itu, Jokowi berharap pemerintah bisa cepat membangun kembali NTB. Melalui Inpres tersebut, Jokowi menginstruksikan kepada 19 menteri Kabinet Kerja, Panglima TNI, Kapolri, Jaksa Agung, Kepala BNPB, Kepala BPKP, Kepala LKPP, Gubernur NTB, seluruh kepala daerah di NTB, untuk melaksanakan percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana gempa bumi yang mengakibatkan korban jiwa, pengungsian, kerusakan, dan kerugian di beberapa sektor.

Namun hal itu tidak cukup. Tak hanya pemerintah, bencana gempa bumi di 2 pulau di NTB itu, juga telah menggugah solidaritas nasional. Banyak elemen masyarakat dan perusahaan swasta yang bergotong royong mengumpulkan bantuan dan menyalurkannya ke NTB, tidak terkecuali KSB. Semua ikhtiar tersebut menunjukkan komitmen pemerintah bersama seluruh elemen bangsa untuk membantu menangani korban gempa. Tanpa harus ada status bencana nasional, seluruh potensi kolektif nasional telah dikerahkan dan kita yakin Sumbawa Barat akan bangkit kembali dan kehidupan warga akan segera pulih. **

KOMENTAR

Komentar

You May Also Like

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

MEMBIDIK REALITAS TERSERAK
“Bupati Targetkan Adipura Tahun 2020” Taliwang, KOBAR - Hingga menjelang usianya yang ke 15 tahun, Piala…