PTSAL Beroperasi Tanpa Permisi

“Ratusan Hektar Areal Hutan Digarap”

Brang Ene, KOBAR – Aktifitas penanaman dan pengembangan tanaman jabon dan sengon, serta pengembangan sapi, yang dilakukan PT Segarang Alam Lestari (PTSAL) di Lang Lepok, Desa Mujahiddin, Kecamatan Brang Ene, diprotes warga. Pasalnya, perusahaan tersebut dianggap tak pernah melaporkan rencana kehadirannya kepada Pemerintah Desa setempat.

“Mereka asal nyelonong saja, padahal setiap perusahaan yang akan melakukan aktifitas di suatu wilayah, wajib melaporkan rencana kehadirannya kepada pemerintah setempat,” kata Agus Salim, Sekretaris Desa (Sekdes), Desa Mujahiddin, Kecamatan Brang Ene.

Menurutnya, pihaknya, maupun masyarakat, menyambut baik setiap investor yang akan membangun di wilayah Brang Ene. Namun seyogyanya pihak perusahaan mesti lebih dulu melakukan sosialisasi kepada masyarakat guna mencegah terjadinya konflik di kemudian hari.

Papan Proyek PTSAL

“Etikanya, kita dihargailah. Meski semua perizinan sudah dipenuhi, sosialisasi hingga pelaporan keberadaan mereka harus dilakukan. Ini penting, karena dalam setiap izin usaha yang diterbitkan, sebetulnya sudah termuat diktum yang mensyaratkan bahwa perusahaan harus memenuhi hak masyarakat dan menyelesaikan persoalan sosial sebelum beroperasi,” tandasnya.

Baik pihaknya maupun masyarakat hanya mengetahui kegiatan perusahaan sebatas melakukan penyemaian bibit sengon dan jabon, di atas lahan Hutan Produksi Terbatas (HPT), seluas 473,43 HA dan Hutan Produksi (HP), seluas 626,57 HA, di lokasi KPHL Unit VI Mataiyang, sesuai izin yang ditunjukkan pada pihaknya. Namun kenyataannya di lapangan, ada kegiatan penebangan berbagai jenis pohon yang dilakukan di sana.

“Aksi penebangan secara besar- besaran ini juga harus jelas perijinannya, untuk menjamin bahwa ribuan kubik kayu yang dihasilkan adalah legal, melalui pengelolaan hutan yang jelas pula. Masyarakat harus tahu itu, karena mereka sebagai komunitas desa yang hidup berdampingan dengan hutan yang dikelola perusahaan,” tandasnya.

Base Camp PTSAL

Hingga berita ini diturunkan, warga setempat tidak mengetahui secara pasti tujuan dan peruntukan proyek tersebut dilaksanakan. Sosialisasi hingga pemberitahuan kepada masyarakat atas adanya kegiatan proyek bahkan juga tidak dilaksanakan.

“Kami jangan dianggap sebagai penonton. Perusahaan masuk tanpa permisi dan tanpa sepengetahuan kami selaku pemilik wilayah. Jangan salahkan warga bila nanti terjadi penolakan terhadap perusahaan, sehingga membuat aktivitas perusahaan terganggu,” cetus H. Syahrullah, salah seorang warga Desa Hijrah.

Perusahaan yang beroperasi, sambung dia, harus bisa memberikan manfaat terhadap masyarakat setempat. Terlebih harus melakukan  sosialisasi dan menawarkan hal-hal yang dapat bermanfaat bagi masyarakat. Termasuk menyampaikan dampak yang akan ditimbulkan dari aktifitas yang dilaksanakan.

“Kawasan hutan di Brang Ene selama ini kan sangat kita jaga kelestariannya, hingga melekat erat julukan sebagai wilayah hijau lestari. Dengan adanya kegiatan tersebut, julukan itu kami anggap hanya sekedar isapan jempol belaka  yang tidak bisa dipertanggung jawabkan kebenarannya,” pungkasnya.

Informasi yang berhasil dihimpun media ini, diketahui, bahwa kegiatan penanaman dan  pengembangan tanaman jabon dan sengon, serta pengembangan sapi  di Lang Lepok, Desa Mujahidin, Kecamatan Brang Ene, adalah Proyek Kerjasama PT Segarang Alam Lestari (PTSAL) dengan Balai Kesatuan Pengelolaan Hutan Sejorong Mataiyang Brang Rea, berdasarkan surat perjanjian bernomor 02/KK/ BKPH-SMB/2017. Kegiatan itu juga dilaksanakan berdasarkan kesepakatan bersama antara pemerintah Provinsi NTB bernomor, 520/780/KESDA dan kesepakatan bersama dengan Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat, bernomor 527/101/APP/XII/2017. (kdon)

KOMENTAR

Komentar

You May Also Like

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

MEMBIDIK REALITAS TERSERAK
Taliwang, KOBAR - Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Perumahan dan Pemukiman (PUPRPP), Kabupaten Sumbawa Barat (KSB),…