Masyarakat Dilarang Bangun Rumah di Sempadan Sungai

Taliwang, KOBAR – Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Perumahan dan Pemukiman (PUPRPP), Kabupaten Sumbawa Barat (KSB), mengaku tidak pernah menerbitkan izin untuk mendirikan bangunan di atas sempadan sungai. Karena selain bisa mengubah fungsi sempadan, bangunan yang berdiri di atas sempadan sungai, melanggar Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia, Nomor 28/PRT/M/2015, Tentang Penetapan Garis Sempadan Sungai.

“Dalam aturan itu, 15 meter dari sempadan sungai tidak boleh berdiri bangunan kecuali bangunan-bangunan tertentu yang mendukung pemanfaatan air sungai dan kebutuhan masyarakat umum. Semisal  jembatan, jalur pipa air serta jalur kabel listrik,” ungkap Yetty Adriani SE, Kepala Bidang (Kabid) Penataan Ruang, Dinas PUPRPP KSB.

Dia menjelaskan, di wilayah Sumbawa Barat sedikitnya ada dua aliran sungai yang bermuara ke satu aliran Sungai yakni sungai Brang Rea. Dengan kondisi itu, menurut dia, diperlukan pengendalian terhadap bangunan-bangunan yang telah dan akan berdiri.

“Ini harus ada pengendalian, jangan sampai terganggu oleh bangunan-bangunan yang tidak diperbolehkan untuk berdiri di sempadan sungai,” katanya.

Guna menegakkan aturan tentang penetapan garis sempadan sungai tersebut, pihaknya, tambah dia, telah melakukan pemasangan papan pengumuman/Peringatan di beberapa titik tepian sungai. Papan pengumuman itu diharapkan  bisa menjadi pedoman atau petunjuk bagi masyarakat untuk tidak mendirikan bangunan di sempadan sungai, tetapi  lebih memanfaatkannya pada upaya peningkatan nilai manfaat sumber daya yang ada di sungai hingga dapat memberikan hasil secara optimal, sekaligus menjaga kelestarian fungsi sungai, dan agar daya rusak air sungai terhadap lingkungannya dapat dibatasi.

“Prinsipnya, garis sempadan sungai itu dibuat dan ditetapkan, agar ada upaya kita bersama untuk kegiatan perlindungan, penggunaan dan pengendalian sumber daya yang ada pada sungai. Sekaligus juga sebagai daerah pengaman apabila terjadi air pasang masih ada ruang untuk air,” jelasnya.

Ia tak menampik, jika di sebagian garis sempadan sungai itu sudah ada yang tertata dengan baik, tapi tidak dipungkiri juga, bahwa masih ada beberapa  yang tidak sesuai aturan.

“Memang ada beberapa, dan kedepan akan ditertibkan, dengan lebih dulu melakukan sosialisasi. Kita juga akan memperketat ijin bangunan yang akan dibuat di tepian sungai dengan memperhatikan jaraknya. Jika memang masih masuk dalam garis sempadan sungai, maka ijin bangunan tidak akan dikeluarkan, serta akan disarankan untuk mundur lagi dari tepian,” demikian Yetty. (ktas)

KOMENTAR

Komentar

You May Also Like

Leave a Reply

MEMBIDIK REALITAS TERSERAK
Taliwang, KOBAR - Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) dilaporkan telah menerbitkan surat larangan beroperasi bagi cafe,…