Kunjungan Bupati Ke Luar Negeri Disoal

Publik di Sumbawa Barat sejauh ini terus menyoal tentang ada dan tidaknya izin keberangkatan Bupati beserta rombongan baru-baru ini ke Korea Selatan. Sebab, kalau mengacu kepada aturan berlaku, kepala daerah yang melakukan perjalanan ke luar negeri, berobat atau kepentingan pribadi, harus izin ke Gubernur untuk diteruskan ke Mendagri. Jika tidak, Bupati akan menerima sanksi diberhentikan sementara, seperti yang dialami Bupati Kepulauan Talaud, Sulawesi Utara. Kata Presiden Joko Widodo, saat sidang kabinet di Istana Negara, Jakarta, belum lama ini, bahwa para bupati harus iri dan belajar dengan keberhasilan Abdullah Azwar Anas, Bupati Banyuwangi. Bupati di ujung timur Pulau Jawa itu, dinilai telah mampu mengubah status daerahnya, dari daerah tertinggal menjadi kabupaten yang maju gemerlap. Tata kelola pemerintahan dan penggunaan anggaran tersusun rapi. Sehingga insentif yang diperolehnya bertambah setiap tahunnya. Sedangkan Kabupaten atau kota lainnya ada yang kerap dipangkas, karena tidak disiplin dalam penggunaan anggaran. Sehingga Presiden menyarankan kepada para bupati untuk tidak sebegitu mudahnya berkunjung ke luar negeri. Apapun itu namanya, studi banding atau sebutan misi penjajakan investasi, tidak perlu sampai ke luar negeri, cukup di dalam wilayah NKRI saja. Disamping biayanya mahal, hasil studi banding di luar negeri belum tentu cocok dengan kebutuhan daerah. Perlu dicacat, bahwa masalah pergi ke luar negeri itu bukan hanya menyangkut kepala daerah saja. Menteri saja, jika hendak ke luar negeri, mesti seizin presiden. Walau hanya nyebrang selangkah saja ke Malaysia, Singapura atau Brunei Darussalam. **

KOMENTAR

Komentar

You May Also Like

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

MEMBIDIK REALITAS TERSERAK
Taliwang,  KOBAR - Kondisi ruang pelayanan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil), Kabupaten Sumbawa Barat (KSB),…