Kantor Disdukcapil Dianggap Tidak Memenuhi Standar Mutu Pelayanan Publik

Taliwang,  KOBAR – Kondisi ruang pelayanan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil), Kabupaten Sumbawa Barat (KSB), dikeluhkan warga setempat. Meski biaya pembuatan administrasi kependudukan sudah sejak lama digratiskan, namun warga menyayangkan, bahwa faktor pendukung pelayanan di instansi itu dinilai belum memenuhi standar mutu sebuah kantor pelayanan publik. Ruang pelayanan sempit, hingga membuat ruang gerak pegawai dan warga yang dilayani menjadi tidak nyaman.

Supriadi, warga Desa Senayan, Kecamatan Poto Tano, mengatakan, dirinya merasa tak nyaman saat mengurus dokumen kependudukan miliknya, akibat kurangnya tempat duduk saat mengantri. Ia bahkan terpaksa harus menunggu di luar dan duduk di teras kantor Disdukcapil.

“Saya berharap ruangan pelayanan agar diperbesar lagi. Supaya masyarakat yang berurusan di sini bisa lebih nyaman,” ujarnya.

Selain sempitnya ruangan, warga yang baru beberapa bulan pulang dari Malaysia itu, juga menilai, bahwa pelayanan administrasi terhadap dirinya kurang memuaskannya. Khususnya yang berkenaan dengan minimnya ketersediaan staf bagian informasi yang bertugas memberikan bimbingan kepada masyarakat yang datang.

“Saya datang untuk membuat KTP, tapi bingung dalam pengisian formulir. Tidak ada pegawai yang secara khusus bertugas memberikan bimbingan. Beruntung ada pengunjung lain yang bisa memberikan bantuan,” keluhnya.

Menurutnya, kepemilikan dokumen dan data kependudukan kini menjadi kebutuhan vital, yang tentunya harus diringi dengan pelayanan yang baik. Dalam hal ini, pemerintah semestinya secara bertahap harus terus berbenah dan memperbaiki sistem pelayanan kependudukan itu, sesuai standar mutu pelayanan publik. Apalagi hampir semua instansi pemerintah dan swasta menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai basis pendataan.

“Dukcapil itu kan etalase pemerintah dengan masyarakat. Standar pelayanan yang baik dalam pembuatan KTP dan KK tidak boleh dianggap remeh. Untuk itu, guna memperlancar dan memberi kenyamanan dalam pelayanan,   pembangunan gedung baru yang layak harus segera dilakukan,” tandasnya.

Pantauan awak media ini, tampak ruang pelayanan Disdukcapil Sumbawa Barat, sejauh ini memang belum memadai. Dalam sehari, Disdukcapil ditaksir bisa melayani hingga ratusan pemohon kartu identitas, sementara bangunan kantor yang sempit dan harus berbagi ruangan dengan Disnakertrans, otomatis membuat daya tampung ruangan pelayanan over kapasitas.

Kondisi itu tentu bertolak belakang dengan surat edaran (SE) Kemendagri, melalui Dirjen Dukcapil, tentang manajemen mutu adminduk. Dimana dalam rangka peningkatan mutu pelayanan publik di bidang administrasi kependudukan, semua kabupaten/kota diminta untuk menerapkan Sistem Manajemen Mutu Pelayanan Administrasi Kependudukan berstandar Internasional (ISO 9001:2008). Dan hal itu harus sudah dipenuhi pada 2019 mendatang.

“Itu memang yang menjadi masalahnya. Ruangan untuk pelayanan masyarakat terbatas karena harus berbagi dengan ruang kerja pegawai. Apalagi kini seluruh proses pengurusan dokumen harus dilakukan langsung oleh pemohon, sehingga antrian panjang tak bisa dihindarkan,” aku Ibrahim SSos MM, Kepala Disdukcapil KSB,.

Pihaknya, tambah Ibrahim, sudah bekerja semaksimal mungkin dan selalu berusaha melakukan yang terbaik dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Untuk itu, demi menunjang pelayanan sesuai standar yang ditetapkan, pihaknya telah mengusulkan pembangunan gedung baru, melalui Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) 2018, guna menggantikan kantor yang kini ditempati.

“Saat ini, rencana pembangunannya sudah sampai ke tahap pelelangan. Kami berkomitmen, di kantor yang baru nanti, semua model jenis pelayanan akan ditata sesuai standar yang berlaku. Termasuk melengkapinya dengan fasilitas penunjang lainnya,” demikian Ibrahim. (kdon)

KOMENTAR

Komentar

You May Also Like

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

MEMBIDIK REALITAS TERSERAK
Taliwang, KOBAR – Tujuan Pemerintah menggelontorkan dana desa hingga mencapai Rp 2 Miliar per desa…