Anggaran Proyek PLTS Bermasalah Kembali Nyantol di APBDP 2016

Taliwang, KOBAR – Kendati pihak Kejaksaaan Negeri (Kejari) Sumbawa tengah mendalami dugaan kasus penyimpangan dalam proyek pembangunan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) di Desa Rarak Ronges Kecamatan Brang Rea dan Desa Talonang Kecamatan Sekongkang, Komisi III DPRD Sumbawa Barat dikabarkan telah menyetujui anggaran untuk melanjutkan pembangunan proyek tersebut.

Anggota Komisi III DPRD Sumbawa Barat, Masadi SE, membenarkan, pihaknya menyetujui adanya anggaran optimalisasi untuk merampungkan proyek tersebut yang tercantol di post APBD Perubahan tahun 2016.

“Betul. Anggaran tersebut sebelumnya diusulkan oleh dinas terkait (ESDM) selaku pihak yang bertanggungjawab atas pelaksanaan proyek,” ungkapnya.

Meski tidak begitu banyak berkomentar hal ihwal dugaan kasus penyimpangan dalam proyek tersebut, baginya kelanjutan pembangunan PLTS memiliki arti bagi  masyarakat setempat.  Terlebih, jika proyek tersebut dibiarkan dengan ketidakrampungannya, maka tentu akan menjadi sia-sia.

“Lebih baik dioptimalkan dengan sisa dana yang ada,” imbuhnya.

Hal senada diutarakan juga anggota Komisi III lainnya, Drs Kaharuddin Umar. Menurutnya, berdasarkan hasil komunikasi dengan pihak Kejari Sumbawa, ada sisa anggaran yang memang tidak digunakan untuk merampungkan proyek tersebut. Kontraktor pelaksana tidak dibayar full tetapi dibayar sesuai hasil kerjanya. Anggaran sisa itulah yang dinamakan dana optimalisasi untuk merampungkan proyek.

“Dan itu telah kita setujui. Anggarannya tidak begitu besar hanya mencapai ratusan juta rupiah saja,” terangnya.

Politisi moncong putih ini menambahkan, pada dasarnya anggaran optimalisasi tidak bisa disebut sebagai anggaran tambahan untuk merampungkan proyek karena masih menggunakan sumber anggaran yang sama. Jika menggunakan anggaran tambahan, maka lebih dulu harus dikomunikasikan dengan pihak kejaksaan agar tidak menjadi temuan di kemudian hari saat diperiksa oleh BPK maupun BPKP. Sejatinya proyek harus pula rampung sesuai jumlah anggaran yang tertuang dalam RAB.

PLTS tersebut, kata Kahar dibangun menggunakan dana DAK tahun 2015 lalu dan tidak masuk dalam APBD murni. Meski saat ini penganggarannya nyantol di APBD-P ini, tetapi sumber anggarannya masih tetap sama.

“Jadi tidak ada masalah pembangunannya dilanjutkan. Apalagi sisa anggarannya kan masih ada,” cetusnya.

Untuk itu ia berharap pada pemerintah, untuk merampungkan proyek tersebut. Pemerintah bahkan diminta selektif dalam menentukan pemenang tender nantinya. Tidak memandang kerabat, keluarga apalagi kedekatan politis.

“Kita maunya siapa yang berkompeten itulah yang layak merampungkannya meski harus menggunakan mekanisme tender,” demikian Kaharuddin Umar. (ktas/kjon)

KOMENTAR

Komentar

You May Also Like

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

MEMBIDIK REALITAS TERSERAK
Taliwang, KOBAR - Pasca PT Medco Energi Internasional Tbk (PTMEDC) melalui PT Amman Mineral International (PTAMI) mengakuisisi saham…