Proyek Rumah Apung Diduga Sarat Penyimpangan

Ahmad: Biarpun Proyek Pusat, Pemerintah Setempat Harus Tahu

Taliwang, KOBAR – Proyek pembangunan Rumah Apung di Desa Labuan Lalar Kecamatan Taliwang  ditengarai sarat penyimpangan. Proyek APBN bernilai sekitar Rp 20 Miliar tersebut bahkan diduga sarat rekayasa mulai dari proses penunjukan lokasi hingga tahapan pelaksanaan pembangunannya.

Belakangan proyek program Kementerian Perumahan Rakyat (Kemenpera) itu bahkan kini menjadi sorotan anggota DPRD  Sumbawa Barat, Ahmad S.Ag.

Saat dikonfirmasi media ini, Ahmad S.Ag, tidak membantah  adanya indikasi itu. Ia mengaku banyak menerima informasi, dimana pengerjaan proyek itu tidak dilaksanakan oleh pemenang tender, tetapi oleh kontraktor pelaksana lainnya.

“Itu informasi yang saya terima dari masyarakat. Selain indikasi  pemenang tender menjual proyek ke kontraktor pelaksana lain, ada indikasi sejumlah item pekerjaan proyek bahkan dilelang ke sejumlah pihak pemborong dengan harga dibawah ketetapan,” katanya.

Dari pengamatannya, ia menilai pekerjaan proyek itu tidak sesuai perencanaan. Banyak ditemukan bahan dan material di sejumlah item pekerjaan tidak sesuai spek. Diantaranya, jenis kayu, ukuran rumah dan sejumlah jenis item pekerjaan yang dipastikan tidak memenuhi syarat.

“Ini menandakan ada kejanggalan dalam penggerjaan proyek itu, sarat permainan dan penuh rekayasa,” cetusnya.

Parahnya lanjut Politisi Partai Demokrat ini, pihak kontraktor yang bertanggungjawab atas pelaksanaan proyek tidak pernah turun ke lokasi, untuk mengecek secara langsung kondisi maupun progress proyek.

“Ironis lagi, masyarakat maupun pemerintah desa setempat hingga kini tidak mengetahui perusahaan mana yang sesungguhnya mengerjakan proyek itu,” timpalnya.

Menurutnya, apabila indikasi penyimpangan proyek itu tidak segera disikapi maka akan berimplikasi terhadap kualitas proyek. Dan ini tentu akan berimbas pada kerugian negara.

Untuk itu, ia meminta kepada pemerintah daerah untuk melakukan pemantauan agar proyek yang dibiayai dari uang rakyat tersebut, tidak sia-sia dan bisa dinikmati oleh masyarakat sesuai peruntukannya.

“Meskipun itu proyek pusat, pemerintah setempat harus turun memantau karena pada prinsipnya pengerjaan proyek itu harus memperhatikan banyak aspek, utamanya kualitas, tidak dikerjakan asal asalan,” tukasnya.

Ia tidak memungkiri jika selama ini pihaknya kesulitan untuk mengawasi proyek pembangunan untuk masyarakat yang didanai melalui APBN itu. Pasalnya, sejak awal pembangunannya tidak pernah dikoordinasikan dengan jajaran pemerintah daerah. Sehingga untuk pengawasannya pun tidak dilakukan hingga akhirnya menyebabkan, terjadinya rawan penyimpangan, yang berakibat merugikan uang negara.

Disamping itu, tidak terlaksananya proyek pembangunan yang diperuntukkan bagi masyarakat, apa yang telah diprogramkan pemerintah tersebut terkesan mubazir. Oleh sebab itu, ia meminta kepada masyarakat, jika ada pelaksanaan proyek pembangunan yang dilaksanakan di daerah masing-masing untuk dapat sama-sama mengawasinya.

“Kita mengharapkan, agar proyek pembangunan yang didanai oleh APBN ini diawasi juga oleh masyarakat, karena kadang kita tidak tahu ada proyek pemerintah di daerah, karena minimnya koordinasi,” katanya.

Selain masyarakat, seluruh program pembangunan juga diharapkan dapat diawasi oleh aparat penegak hukum, baik itu dari jajaran Kepolisian maupun pihak Kejaksaan. Hal itu penting agar pelaksanaan program pembangunan dapat dijalankan dengan optimal dan mampu membawa manfaat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

“Penegak hukum juga harus memantau, masyarakat melaporkan,” tukas Ahmad.

Seperti diketahui pembangunan Rumah Apung Labuan Lalar adalah proyek APBN yang menelan anggaran sekitar Rp 20 Miliar. Proyek ini mengalokasikan anggaran sebesar Rp 200 juta untuk masing- masing unit rumah. Sementara  jumlah rumah yang dikerjakan sebanyak 100 unit rumah. (ktas)

About The Author

KOBARKSB.com

See author's posts

Trending di KOBARKSB.com