Gerindra Minta Pelantikan Mustafa Sebagai Wakil Ketua DPRD KSB Ditunda

Nasir: PBB Tidak Ada Masalah

Taliwang, KOBAR – Pengisian jabatan wakil ketua DPRD Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) utusan dari partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) dinyatakan ditunda untuk diproses, lantaran pihak Gerindra telah melayangkan surat agar jatah kursi pimpinan yang dimiliki diminta untuk ditunda untuk diisi. Sehingga hampir dipastikan bahwa pelantikan 2 unsur pimpinan yang selama ini lowong, tidak bisa dilakukan secara bersamaan.

Ketua DPRD KSB, Muhammad Nasir ST MM, membenarkan adanya penundaan proses penetapan wakil ketua DPRD KSB utusan dari partai Gerindra, sementara utusan dari Partai Bulan Bintang (PBB) menurutnya tinggal menunggu Surat Keputusan (SK) dari Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB). “Utusan Gerindra dipending, sementara utusan PBB sedang dalam proses,” ungkapnya.

Politisi Partai Amanat Nasional (PAN) itu tidak memberikan keterangan secara detail soal alasan partai Gerindra mengajukan permohonan penundaan proses penetapan sampai pelantikan wakil ketua yang menjadi hak partainya. “Saya kira yang paling pas untuk mengutarakan apa alasan penundaannya itu di internal Gerindra, karena DPRD hanya melakukan proses sesuai mekanisme yang diatur,” lanjutnya.

Nasir tidak membantah jika kursi wakil ketua yang menjadi jatah partai Gerindra awalnya hendak diberikan kepada Mustafa HMS sesuai dengan usulan pihak partai dan telah dibacakan pada paripurna beberapa waktu lalu. Namun seiring waktu, partai berlambang burung garuda itu melayangkan surat ke DPRD untuk menunda prosesnya sementara waktu, sampai pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) pada 9 Desember mendatang usai digelar. “Intinya, saya tidak tahu apa alasan Gerindra untuk menundanya, yang pasti penundaan itu atas permintaan partai,” tandasnya.

Lantaran ada permintaan resmi dari partai, maka DPRD KSB harus menunda pengajuan Mustafa HMS sebagai wakil ketua DPRD KSB ke gubernur. “Poinnya, saya atas nama lembaga mematuhi permintaan partai Gerindra sebab itu sesuai ketentuan dan kewenangan dalam  pengisian unsur pimpinan di DPRD KSB, karena kursi wakil ketua itu milik partai Gerindra,” urainya.

Atas permintaan dari Gerindra itu, Nasir memastikan bahwa proses penerbitan SK penetapan sampai pada pelantikan wakil ketua DPRD KSB tidak bisa dilakukan bersamaan, karena usulan wakil ketua dari PBB justru tinggal menunggu terbitnya SK. “Bisa dipastikan bahwa rencana pelantikan wakil ketua DPRD KSB tidak bisa dilakukan bersamaan atau hanya pelantikan terhadap wakil ketua utusan PBB saja yang akan dilakukan dalam waktu dekat,” tandasnya.

Disampaikan juga oleh Nasir bahwa PBB mengusulkan Amir Ma’ruf Husein Spdi MM sebagai wakil ketua DPRD KSB atau anggota DPRD KSB pengganti Fud Syaifuddin ST, yang harus mengundurkan diri karena ikut sebagai peserta Pilkada. Sementara wakil ketua DPRD KSB dari Gerindra yang mundur adalah Iwan Panjidinata SE, juga ikut sebagai kandidat Pilkada.

Diakhir keterangannya, Nasir memastikan bahwa saat ini kinerja unsur pimpinan lembaga agak terpengaruh dengan belum terisinya kedua kursi wakil ketua tersebut. Terlebih sekarang ini, agenda lembaga sangat padat karena harus menuntaskan pembahasan APBD 2016 tepat waktu sebelum akhir tahun 2015 berakhir. “Kalau ditanya apakah berpengaruh, saya jujur bilang ada pengaruhnya. Tapi kembali itu semua hak partai. Jadi kami secara kelembagaan hanya menunggu. Begitu ada pengajuan maka segera akan kami proses,” pungkasnya. (kimt)

KOMENTAR

Komentar

You May Also Like

Leave a Reply

MEMBIDIK REALITAS TERSERAK
Taliwang, KOBAR - Kelompok Kerja (Pokja) dibawah naungan Unit Layanan Pengadaan (ULP) yang bertanggung jawab atas…